Komisi II DPR Gelar RDP Bahas Tahapan Pilkada Serentak 2020

Komisi II DPR Gelar RDP Bahas Tahapan Pilkada Serentak 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / YS Senin, 30 Maret 2020 | 14:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja. RDP berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020.

"Membicarakan evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 sehubungan dengan adanya kondisi darurat akibat Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Mitra kerja yang diundang yakni Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Arwani menegaskan RDP tetap mengacu protokol pencegahan Covid-19.

Arwani menjelaskan, para anggota Komisi II yang hadir dibatasi.

"Rapat akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol Covid-19. Rapat di DPR, tapi untuk yang hadir fisik per fraksi dibatasi hanya satu anggota. Sementara lainnya mengikuti secara virtual," ungkap Arwani.

Seperti diketahui, merespons perkembangan pandemi Covid-19, KPU mengeluarkan surat keputusan penundaan tahapan pilkada. Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan KPU tersebut.

Setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Keempat, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.



Sumber: Suara Pembaruan