Istana: Tidak Ada Karantina Wilayah

Istana: Tidak Ada Karantina Wilayah
Petugas medis Kota Bekasi menunggu untuk melakukan proses rapid test atau tes cepat massal virus corona (Covid-19) bagi tenaga medis kota Bekasi, di Stadion Patriot Chandrabaga (PCB), Bekasi, Rabu, 25 Maret 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Lenny Tristia Tambun / WM Senin, 30 Maret 2020 | 10:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyebutkan belum ada rencana untuk melakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 semakin meluas di Indonesia.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah tidak ada rencana melakukan lockdown sehingga harus mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Karantina Wilayah. "Tidak ada," tegas Fadjroel Rachman kepada Beritasatu.com melalui pesan pendeknya, Senin (30/3/2020).

Hal senada juga disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Hingga saat ini, pemerintah belum ada memikirkan untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.

"Ini sudah sering dipertanyakan tentang status lockdown atau apa sajalah. Dan saya sudah mengatakan berulang kali, jangan perdebatkan status," kata Doni Monardo kepada beritasatu.com.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan, setiap negara memiliki karakteristik sendiri. Dan lockdown bukan solusi yang tepat untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

Ketika karantina wilayah atau lockdown diterapkan, lanjutnya, maka sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka kebutuhan seluruh masyarakat di wilayah itu harus dibiayai pemerintah.

"Tidak hanya masyarakatnya, tetapi hewan peliharaan juga harus dibiayai," ujar Doni Monardo.

Kalau ini terjadi, maka akan cukup menyulitkan pemerintah. Karena selain harus menangani pasien positif terinfeksi corona, termasuk orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) hingga menyiapkan rumah sakit dan kesiapan sarana dan prasarana, perhatian pemerintah juga harus terbagi untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dan hewan peliharaan yang dilakukan lockdown.

"Jadi ketika undang-undang ini dilaksanakan sesuai persyaratan yang ada, maka harus dipikirkan kira-kira dampaknya seperti apa," terang Doni Monardo.

Daripada lockdown, menurut Doni Monardo, lebih masyarakat patuhi imbauan physical distancing dengan bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Lalu terapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak aman ketika beraktivitas di luar.

Atau kalau mau lakukan lockdown, lanjutnya, bisa dilakukan dari kelompok masyarakat terkecil, seperti RT (rukun tetangga). Kalau ada RT yang sudah tertular, maka tidak boleh ada orang yang keluar dan masuk dari kawasan RT tersebut. Lalu kebutuhan RT yang di lockdown, dipenuhi bersama-sama oleh RW (rukun warga) yang menaungi RT tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com