Mahfud: Aturan Karantina Wilayah Secepatnya Diumumkan

Mahfud: Aturan Karantina Wilayah Secepatnya Diumumkan
Mahfud MD (Foto: BeritaSatu Photo / Uthan AR)
Roberth Wardhy / CAH Minggu, 29 Maret 2020 | 19:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah atau yang biasa disebut lockdown akan secepatnya diumumkan. Hal itu agar bisa segera diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid 19 atau corona.

"Kita akan berusaha itu secepatnya. Tetapi Anda (wartawan, Red) jangan tanya berapa lama. Pokoknya kita berupaya secepatnya akan mengatur itu," kata Mahfud MD di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Informasi yang diperoleh Beritasatu.com menyebutkan PP itu sudah selesai disusun pada Minggu ini. Namun menunggu arahan dan finalisasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Senin (30/3), Jokowi akan memimpin rapat kabinet lewat teleconference untuk mengesahkan PP tersebut.

Mahfud menjelaskan pemerintah tidak bisa semena-mena menetapkan karantina wilayah atau lockdown. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 10, karantina wilayah harus diatur dengan PP. Hal itu agar tidak melahirkan penolakan atau digugat oleh masyarakat.

Baca JugaWabah Corona, Bogor Minta Jakarta Berlakukan Lockdown

Dia menegaskan saat ini pemerintah masih mendaftar larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama masa karantina. Larangan-larangan yang lahir nanti harus disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia yang batas antar wilayah sangat banyak.

"Pemerintah sedang mengatur batas-batas dan prosedurnya serta apa yang boleh dilakukan atau tidak," tegas Mahfud.

Baca JugaPAN Dorong Pusat Segera Putuskan Status Karantina Wilayah

Dia menambahkan secara praktik sesungguhnya sudah dilakukan karantina wilayah di berbagai tempat. Namun baru sebatas larangan-larangan umum, misalnya tidak boleh bepergian, tidak boleh ke kantor atau bekerja dari rumah saja dan tidak boleh berkerumum. Dalam karantina wilayah yang diatur dengan PP akan lebih luas. Misalnya yang boleh jalan hanya kendaraan logistik. Kemudian toko-toko yang buka hanya yang menyediakan bahan-bahan pokok.

"Sekarang ini, ada pemikiran kalau dilakukan secara lebih meluas lagi meskipun tidak lockdown seperti yang kita kenal di luar negeri langsung ditutup sedemikian rupa. Kita sedang mengatur prosedur-prosedur dan pembatasan-pembatasanya serta syarat-syaratnya. Karena kita tidak mungkin yang punya wilayah begitu banyak dan ada perlintasan antara satu daerah dengan daerah lain lalu di-lock down, tidak boleh itu," tutup Mahfud. 



Sumber: BeritaSatu.com