Denny JA:

Jokowi Akan Disalahkan Publik Jika Tidak Segera Karantina Wilayah

Jokowi Akan Disalahkan Publik Jika Tidak Segera Karantina Wilayah
Ilustrasi "lockdown". (Foto: Antara)
Yuliantino Situmorang / YS Minggu, 29 Maret 2020 | 17:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Melalui serial memenya, Denny JA menyarankan Jokowi segera berlakukan karantina wilayah.

"Ini satu satunya cara agar virus corona tidak semakin menyebar ke aneka daerah. Apalagi akan ada arus mudik menjelang puasa dan Lebaran," kata Denny dalam keterangan tertulisnya yang diterima SP di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Menurut Denny, Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri, karantina wilayah. Itu diatur dalam UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Masalahnya, karantina wilayah itu kewenangan pemerintah pusat. Namun, kini sejumlah daerah mulai mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya. Misalnya solo, Bali, Tegal, Papua, dan Maluku.

Menurut dia, sejumlah daerah ini memang bertindak tidak sesuai aturan, tapi persepsi publik memihak mereka. Pemda itu dianggap peduli.

Dikatakan, jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus corona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi.

Denny menambahkan, Amerika Serikat dan Italia cukup menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan Tiongkok dari sisi angka terpapar (AS) dan angka kematian (Italia). Salah satu penyebabnya karena pemerintah pusat dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah.

Ia menilai, yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar. Denny bahkan menyatakan, Jokowi jangan berhenti di tingkat imbauan, namun harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda.

Di era ini, publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia sebagai risiko.

Denny menambahkan, civil society dan pengusaha di era pandemik ini sangat ditunggu peran sertanya. Pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah.



Sumber: PR/Suara Pembaruan