Badko HMI Minta Pemprov Sumut Siapkan Strategi Penanganan Covid-19

Badko HMI Minta Pemprov Sumut Siapkan Strategi Penanganan Covid-19
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, M Alwi Hasbi Silalahi. (Foto: Istimewa)
Arnold H Sianturi / JEM Minggu, 29 Maret 2020 | 15:05 WIB

Medan, Beritasatu.com - Jumlah pasien positif corona, pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menyiapkan strategi dalam penyelamatan nyawa masyarakat di daerah itu.

"Pemprov Sumut harus memiliki solusi menangani pandemi korona yang sudah mewabah. Jangan hanya sebatas memberikan imbauan, seperti yang sudah disampaikan internasional dalam rangka mengantisipasi dan memperlambat penyebaran Covid-19," ujar Ketua Badko HMI Sumut, M Alwi Hasbi Silalahi, Minggu (29/3/2020).

Menurutnya, Badko HMI Sumut melihat bahwa Pemprov Sumut yang seharusnya menjadi garda paling terdepan dalam menghadapi pandemi tidak menjalankan fungsi itu dengan baik. Padahal, nyawa masyarakat bergantung terhadap Pemprov Sumut untuk mengeluarkan solusi, bersikap dan menjalankan strateginya di saat pandemi ini semakin mengganas.

Oleh karena itu, Badko HMI Sumut mendesak Pemprov Sumut untuk segera melakukan hal-hal penting di antaranya, pertama, membuka informasi sebesar-besarnya dan sesuai dengan fakta di lapangan tentang sejauh mana dan seberapa parah pandemi Covid-19 menerpa Sumut.

Kedua, membuka informasi sebesar-besarnya tentang bagaimana prosedur dan kelayakan penanganan pasien PDP dan positif Covid-19. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak takut melaporkan diri ke pihak terkait jika mengalami gejala Covid-19. Sebab, Badko HMI Sumut menerima informasi dari banyak masyarakat bahwa mereka kabar tentang ketidakjelasan penanganan pasien Covid-19.

Ketiga, Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk lebih agresif dalam menangani ODP. Misalnya, dengan memeriksa kondisi mereka secara rutin dan memberikan berbagai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur.

Keempat, Pemprov Sumut harus melakukan penetrasi ke Pemerintah Pusat agar Sumut mendapatkan alokasi alat rapid test dan segera melakukan rapid test kepada ODP dan PDP.

Kelima, Pemprov Sumut harus segera memberi bantuan kepada masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah dalam hal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebab walaupun belum menerapkan karantina wilayah, perekonomian masyarakat menengah dan menengah ke bawah sudah sangat terganggu dengan adanya pandemi Covid-19.  



Sumber: BeritaSatu.com