Banten Siapkan Rp 18 Miliar Tangani KLB Corona

Banten Siapkan Rp 18 Miliar Tangani KLB Corona
Sejumlah murid SDN 4 mengikuti praktik cuci tangan di Serang, Banten, Rabu (11/3/2020). Kegiatan tersebut sebagai edukasi dan upaya antisipasi pencegahan dini penularan virus corona (Covid-19). (Foto: ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki)
Laurens Dami / JEM Jumat, 20 Maret 2020 | 13:26 WIB

Serang, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan anggaran sekitar Rp 18 miliar untuk menangani kasus luar biasa (KLB) wabah virus corona (Covid-19). Anggaran tersebut berasal dari pos biaya tak terduga (BTT) sebesar Rp 10 miliar dan corporate sosial responsibility (CSR) sebesar Rp 8 miliar.

“Anggaran dari pos BTT itu akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti penambahan ruang isolasi di rumah sakit (RS) rujukan penanganan Covid-19, pengadaan sumber daya manusia untuk operasional ruang isolasi dan penyediaan epidemiologi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, Kamis (19/3/2020).

Ati menjelaskan, dana yang bersumber dari CSR digunakan untuk pengadaan prasarana ruang isolasi RS rujukan dan pengadaan alat pelindung diri (APD).

“Kita menyadari anggaran ini masih sangat kecil. Sementara kebutuhan yang akan dialokasikan sangat banyak,” ujar Ati.

Untuk diketahui, Pemprov Banten sendiri mengalokasikan BTT dalam APBD 2020 ini sebesar Rp 45 miliar. Dana itu kini hanya tersedia Rp 13 miliar, karena sudah dipakai pada saat penanganan banjir bandang di Lebak 1 Januari 2020.

“Setelah diambil untuk penanganan KLB Covid-19 ini, sisa dana BTT hanya sebesar Rp 3 miliar saja. Dinas Kesehatan sebagai leading sector penanganan Covid-19, merasa dana yang ada sangat minim untuk memenuhi kebutuhan yang ada,” ujarnya.

Menurut Ati, seluruh kebutuhan untuk penanganan Covid-19 harganya sangat tinggi dan ada beberapa kebutuhan yang stoknya langka di pasaran.

“Seperti baju astronot, yang harganya cukup mahal dan hanya bisa sekali pakai, setelah itu langsung dibakar. Kita membutuhkan barang ini dalam jumlah yang banyak. Katakanlah harga satuannya Rp 400 ribu, jika dikalikan 100 saja, sudah berapa anggaran yang harus kita sediakan hanya untuk satu barang,” jelasnya.

Ati memaparkan, kebutuhan alat berdasarkan hasil penghitungan sementara bisa menjadi Rp 10 miliar. Kebutuhan sumber daya manusia sebanyak Rp800 juta. Belum lagi penyediaan ruang isolasi yang membutuhkan biaya yang sangat besar.

“Hingga saat ini ruang isolasi yang kami gunakan sangat terbatas. Di dua RS rujukan rekomendasi Kemkes, hanya ada delapan ruang isolasi,” jelasnya.

Karena keterbatasan ruang isolasi yang ada, Ati mengatakan, pihaknya sedang mengajukan tambahan RS rujukan Covid-19 seperti RS Balaraja dengan total delapan ruang isolasi, RS Banten delapan ruang isolasi dan RS Cilegon satu ruang isolasi. Sehingga total menjadi 27 ruang isolasi.

“Berdasarkan prediksi dari pusat, masa KLB ini kurang lebih akan memakan waktu tiga bulan, artinya akan sampai akhir bulan Mei. Sedangkan untuk lonjakan pasien, diprediksi akan terjadi antara akhir bulan April sampai awal Mei, pada saat Ramadhan,” ujar Ati.

“Tentu kita berharap, lonjakan tidak terjadi. Namun sebagai langkah antisipasi, pak Gubernur mengusulkan RSUD Banten, seluruh ruangannya akan dijadikan tempat khusus penanganan pasien Covid-19. Sementara pasien umum akan dipindahkan ke RS terdekat. Kami sudah melakukan kordinasi dengan stackholder terkait, dan mereka mendukung itu,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, pihaknya sudah mencairkan permohonan bantuan dana yang bersumber dari BTT kepada Dinkes Banten.

“Kami tentu siap membatu apa saja yang dibutuhkan dalam masa penanganan KLB Covid-19 ini. Namun tentu dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Untuk diketahui, dana BTT pada APBD Banten 2020 yang sudah terpakai sekitar Rp 42 miliar, dengan rincian Rp 10 miliar untuk penanganan KLB Covid-19 yang sudah dicairkan, Rp 29,4 miliar untuk pembangunan dua jembatan provinsi yang hanyut terbawa banjir bandang di Lebak, sedangkan sisanya untuk penanganan darurat bencana di Lebak. Sehingga yang tersisa sekitar Rp 3 miliar.

“Jikapun nanti masa KLB ini diperpanjang, maka kami akan melakukan skema penggeseran anggaran,” pungkasnya. 



Sumber: BeritaSatu.com