Mahfud MD: Tidak Boleh Sejengkal Wilayah RI Lepas

Mahfud MD: Tidak Boleh Sejengkal Wilayah RI Lepas
Mahfud MD (Foto: BeritaSatu Photo / Uthan AR)
Roberth Wardhy / YS Kamis, 12 Maret 2020 | 08:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD meningatkan semua anak bangsa agar bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jangan sampai sejengkal wilayah pun lepas dari NKRI yang ada sekarang ini.

“Prinsipnya, tidak boleh ada sejengkal tanah pun atau sebagian sekecil apapun dari wilayah ini yang lepas dari kedaulatan Republik Indonesia. Itu harus dilakukan dengan segala cara,” kata Mahfud saat membuka acara Rakornas Pengamanan Batas Negara (Pamtas) di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia menjelaskan, wilayah perbatasan merupakan daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan. Wilayah perbatasan sebagai bagian integrasi teritori NKRI.

“Kita mempunyai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB). Indonesia saat ini masih mempunyai beberapa persoalan perbatasan yang belum terselesaikan dan harus diselesaikan. Ujung tombak dari upaya penyelesaian ini adalah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu institusi yang hadir di tempat ini,” tegas Mahfud.

Dia menyebutkan, wilayah perbatasan darat yang belum selesai terutama dengan Malaysia dan Timor Leste. Ada tujuh batas darat di Kalimantan dengan Malaysia yang perlu diselesaikan. Kemudian dua batas darat dengan Timor Leste yang perlu diselesaikan. Sementara untuk perbatasan laut, masalah zona ekonomi eklusif dan landasan kontinetal yang masih banyak perlu diselesaikan.

Khusus Laut Cina Selatan atau laut Natuna, Mahfud tegaskan tidak ada masalah dengan Tiongkok. Natuna sudah menjadi wilayah sah milik Indonesia berdasarkan hukum internasional.

“Tiongkok mempunyai klaim sendiri yang bertentangan dengan hukum internasional, dengan Unclos tahun 1982. Mereka mengatakan memiliki hak tradisional laut cina selatan atau laut Natuna. Katanya sejak dulu nenek moyang mereka telah mengambil ikan berlayar ke daerah Natuna sehingga sampai sekarang mau masuk. Padahal sudah ditetapkan oleh Unclos itu bukan daerah china, yang sekarang dimasuki itu yang sebenarnya berdasarkan hukum internasional itu milik Indonesia,” jelas Mahfud.

Dalam arahannya, Mahfud memberikan beberapa instruksi terkait pengamanan perbatasan. Pertama, pengamanan perbatasan difokuskan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sekaligus menstimulasi terwujudnya pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pengelolaan pos lintas batas negara (PLBN) difokuskan dalam rangka penegakan fungsi keimigrasian, kepabeanan, dan karantina dalam hal lalu lintas orang dan barang di perbatasan.

Ketiga, pembangunan di perbatasan dilakukan oleh kementerian dan lembaga secara sinergis dalam rangka membangun perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar. 



Sumber: Suara Pembaruan