Dampak Corona, Pengembangan Infrastruktur Jadi Solusi Perekonomian Melesu

Dampak Corona, Pengembangan Infrastruktur Jadi Solusi Perekonomian Melesu
Wakil Menteri Keuangan RI Suahazil Nazara (kedua kiri) dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata (kiri) menyaksikan Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Wahid Sutopo (kanan) bersama perwakilan DJKN Daerah memencet tombol tanda peluncuran Pojok KPBU di Kanwil dan Pemerintahan Daerah, di Jakarta, Senin (9/3/2020). Pojok Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan kolaborasi Kementerian Keuangan untuk pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di daerah. (Foto: BeritaSatu Photo / Mohammad Defrizal)
Jayanty Nada Shofa / JNS Selasa, 10 Maret 2020 | 07:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Di kala pertumbuhan ekonomi yang bergejolak akibat virus corona, pengembangan infrastruktur berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat dijadikan sebagai solusi.

"Ketika virus corona menghantam Tiongkok, karena mereka memiliki peran penting dalam global value chain dunia, maka Indonesia pun terkena dampaknya. Baik pariwisata hingga beberapa sektor industri khususnya yang memerlukan input dari luar negeri khususnya Tiongkok akan memperlihatkan ekspektasi yang rendah di tahun 2020," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada Infrastructure Outlook 2020 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Menanggapi hal ini, Wamenkeu menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dengan skema KPBU.

"Karena perekonomian sedang melemah, anggaran kemudian terbatas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggandeng skema KPBU dalam mengembangkan infrastruktur," tegasnya.

Menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, bagaimana menarik keterlibatan pihak swasta menjadi tantangan tersendiri dalam skema KPBU.

"Pengembangan infrastruktur memiliki multiplier effect yang paling besar seperti menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, kita tahu investor-investor memiliki preferensi masing-masing. Jadi, tantangannya adalah membuat skema sedemikian rupa agar para investor tertarik. Salah satunya adalah dalam hal manajemen risiko politik, kita bisa menawarkan penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)," ujar Luky.

Namun, untuk meningkatkan daya tarik skema KPBU, dibutuhkan keterlibatan dari pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendirikan satu unit eselon 1 yang dikhususkan menangani dan memberikan edukasi KPBU dalam bidang PUPR.

"Kami sadar pentingnya komunikasi dalam hal KPBU. Terutama karena kebutuhan investasi dalam bidang PUPR mencapai Rp 2.000 triliun dalam skala nasional, sedangkan pemerintah hanya mampu mendanai sekitar 30 persen. Gap yang besar ini baru dapat tertangani dengan skema KPBU," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 223 proyek PUPR baik dikelola oleh BUMN maupun swasta yang tengah berlangsung di Indonesia. Di antaranya adalah pengelolaan 58 ruas tol oleh BUMN, serta 17 ruas tol yang dikelola swasta.

Sebagai informasi, Infrastructure Outlook 2020 diselenggarakan untuk menyelenggarakan masuknya ke dekade kedua PII sejak didirikan pada tahun 2009. Hingga saat ini, PII telah menjamin 21 proyek infrastruktur senilai Rp 210 triliun. Tak hanya itu, acara ini juga disertai dengan peluncuran Pojok KPBU di kantor DKJN di tiga wilayah yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Aceh sebagai langkah perluasan skema KPBU.



Sumber: BeritaSatu.com