Dorong Pembangunan, PII Jamin 21 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 210 T

Dorong Pembangunan, PII Jamin 21 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 210 T
Pemberian sertifikat CP3P dari APMG kepada Direktur Utama Muhammad Wahid Sutopo pada acara Infrastructure Outlook 2020 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (9/3/2020). (Foto: BeritaSatu / Jayanty Nada Shofa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Selasa, 10 Maret 2020 | 07:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hingga saat ini, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) telah menjamin 21 proyek berskema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total nilai proyek sebesar Rp 210 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo ketika menghadiri acara Infrastructure Outlook 2020 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (9/3/2020).

"Dalam sepuluh tahun pertama, kami telah melaksanakan 21 proyek KPBU di enam sektor dengan total nilai proyek sebesar Rp 210 triliun, serta dua penjaminan dengan pinjaman langsung sebesar Rp 6 triliun," ujarnya.

Adapun keenam sektor tersebut meliputi sektor jalan, air minum, telekomunikasi, tenaga listrik, transportasi hingga pariwisata. Di antaranya adalah proyek Kereta Api Makassar-Parepare senilai Rp 1,1 triliun yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tak hanya itu, proyek-proyek infrastruktur PII ini berhasil mencetak saldo laba yang tinggi.

"Kami memanfaatkan PMN dengan ratio leverage sebesar 26 kali hingga akhir tahun 2019. Dari pengelolaan PMN tersebut, kami berhasil membukukan saldo laba sebesar 37,5 persen dari total PMN yang disetorkan," pungkas Wahid.

Targetkan Peningkatan Ekosistem KPBU

Sejak didirikan di tahun 2009 sebagai Strategic Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PII berupaya untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah Indonesia hanya mampu membiayai proyek infrastruktur sebesar 30 persen dari total estimasi biaya pembangunan infrastruktur. Untuk menutupi sisa tersebut, dibutuhkan keterlibatan pihak swasta melalui KPBU.

"Keberadaan PII berawal dari keinginan pemerintah untuk menjadi garda depan dalam membangun infrasruktur bersamaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI) dari sisi pembiayaannya, serta PII dari sisi penjaminannya. Hal ini dikarenakan kami sadar infrastruktur adalah pembangunan negara," ungkap Direktur Penilaian DJKN Kemenkeu Meirizal.

Adapun beberapa risiko yang dijamin oleh PII termasuk risiko terkait lisensi dan perizinan, serta wanprestasi.

Namun, skema KPBU serta manajemen risikonya masih perlu terus dikomunikasikan ke masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Menanggapi hal ini, PII mendirikan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute yang aktif memberikan edukasi terkait implementasi skema ini di Indonesia.

"Di dasawarsa kedua, kami ingin memperkuat peran kami sebagai public risk educator untuk meningkatkan ekosistem upaya pembiayaan alternatif dan KPBU. Saat ini, kami juga telah memperoleh sertifikasi Authorized Training Organization (ATO) dari badan akreditasi internasional APMG," ujar Wahid.

Ia menambahkan, PII juga meluncurkan Pojok KPBU di kantor DKJN di tiga wilayah yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Aceh untuk memberikan edukasi sebagai langkah perluasan KPBU.



Sumber: BeritaSatu.com