Pengamat: Omnibus Law Atasi Tumpang Tindih Regulasi

Pengamat: Omnibus Law Atasi Tumpang Tindih Regulasi
Sejumlah pimpinan Komisi IX DPR RI berorasi didepan Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berunjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya terkait pasal bagian ketenagakerjaan, didepan gerbang gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Robertus Wardy / RSAT Senin, 9 Maret 2020 | 19:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat hukum dan tata negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf memandang gejolak di masyarakat terkait draf Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai hal yang biasa. Asep yakin pemerintah dan DPR, selaku pembuat undang-undang, akan mengakomodir kepentingan masyarakat.

"Undang-undang yang banyak melibatkan banyak pihak memang pasti sedikit ada resistensi," kata Asep di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Asep menilai draf Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah dilayangkan pemerintah kepada DPR bukan harga mati. Artinya, masih terdapat kesempatan bagi pembuat undang-undang untuk menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dibutuhkan pembuat undang-undang untuk membuat produk legislasi yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.

"Libatkan banyak pihak, jangan sampai undang-undang lahir prematur. Banyak orang menggugat dan ada tudingan konspirasi dengan asing," ujar Asep.

Lebih lanjut, dia memandang positif lahirnya aturan itu. Sebab, selama ini, aturan yang ada kerap tumpang tindih dan inkonsisten antara aturan yang satu dengan yang lain.

"Buat paket satu-satu membutuhkan waktu. Kalau ingin melibatkan semua orang juga butuh waktu. Jadi pemerintah menganggap selesaikan dulu versi pemerintah kemudian nanti silakan DPR. Kalau ingin melibatkan banyak pihak, DPR yang mengundang," tutur Asep



Sumber: BeritaSatu.com