Imam Nahrawi Klaim Tak Pernah Minta Tambahan Biaya Operasional Menteri

Imam Nahrawi Klaim Tak Pernah Minta Tambahan Biaya Operasional Menteri
Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (kiri) didampingi penasehat hukumnya saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Sidang kasus suap pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tersebut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / JAS Jumat, 28 Februari 2020 | 06:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Imam Nahrawi mengklaim tidak pernah meminta tambahan dana operasional. Klaim tersebut disampaikan Imam yang menjadi terdakwa perkara suap dan gratifikasi saat diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk bertanya kepada mantan Kepala Biro Keuangan Kempora, Bambang Tri Joko yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dalam kesaksiannya, Bambang menyebutkan bahwa adanya permintaan uang dari Menpora Imam Nahrawi melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum untuk menambah biaya operasional menteri sekitar Rp 70 juta. Untuk itu, saat diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Imam kembali mengklaim dan bertanya kepada Bambang, apakah uang tersebut memang dirinya yang meminta langsung kepada Bambang untuk biaya tambahan operasional.

"Saudara saksi (Bambang), pernahkan saya minta tambahan dana operasional menteri kepada saudara saksi secara langsung maupun pada sekretaris menpora?," tanya Imam kepada menjawab pertanyaan bekas bosnya itu, Bambang mengklaim selama menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Kempora tak pernah dimintai uang secara langsung oleh Imam Nahrawi.

"Tidak pernah," kata Bambang

Mendengar hal itu, Imam kembali bertanya pada Bambang mengenai pernah atau tidaknya melihat Imam merevisi anggaran program Satlak Prima Kempora diperuntukkan dalam hal lain. Merespons pertanyaan itu, Bambang mengaku tak mengetahuinya karena hal tersebut di luar kewenangannya. Menurutnya ada perencanaan anggaran untuk Satlak Prima.
"Saya tidak tahu, karena itu ranah perencanaan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Imam mengklaim setiap menggelar rapat dengan para pejabat di Kempora kerap memperkenalkan staf-stafnya termasuk asisten pribadi Miftahul Ulum yang juga menjadi terdakwa perkara ini. Selain itu, Imam meminta para pejabat Kempora untuk menolak atau melaporkan kepadanya jika ada orang dekatnya atau stafnya yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan dirinya.

"Dalam forum rapat pasti saya kenalkan satu-persatu termasuk siapa saja dan pasti saya katakan bilamana ada seorang pun mengaku atas nama saya meminta sesuatu maka tolak dan langsung laporkan kepada saya," kata Imam

"Dan sejauh itu tidak pernah ada laporan ke saya siapapun," kata Imam menambahkan.

Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersama-sama asisten pribadinya, Miftahul Ulum telah menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Suap itu diduga diterima Imam dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI. Terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi bancakan Imam dan Ulum menerima suap. Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kempora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Gemes 2018. Kedua, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.

Tak hanya menerima suap, Jaksa juga mendakwa Imam bersama-sama dengan Ulum telah menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dengan nilai total Rp 8,6 miliar. Dibeberkan Jaksa, Imam dan Ulum menerima uang senilai Rp 300 juta dari Ending kemudian Rp 4,9 miliar sebagai uang tambahan operasional Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019.

Selain itu, uang senilai Rp 2 miliar sebagai pembayaran jasa desain konsultan arsitek kantor Budipradono Architecs dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kempora Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2016 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA.

Kemudian, uang senilai Rp 1 miliar dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kempora Tahun Anggaran 2016 – 2017 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA.

Terakhir, uang sejumlah Rp 400 juta dari Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat. 



Sumber: BeritaSatu.com