Ketua MPR: Pendirian dan Perizinan Rumah Ibadah Tak Perlu Dipersoalkan

Ketua MPR: Pendirian dan Perizinan Rumah Ibadah Tak Perlu Dipersoalkan
Ketua MPR Bambang Soesatyo memukul gong pembukaan Persidangan Sinode Tahunan (PST) Gereja Prostestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 2020 di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat, Rabu, 26 Februari 2020. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Carlos KY Paath / RSAT Kamis, 27 Februari 2020 | 07:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan pendirian dan perizinan rumah ibadah sepatutnya tidak perlu dipersoalkan. Bambang menyatakan kemiskinan, penegakan hukum, pengangguran, pendidikan justru menjadi masalah yang harus dipikirkan bersama secara serius oleh bangsa ini.

"Seharusnya kita senang dan bangga berada di bumi Indonesia yang memiliki benih-benih toleransi sejak dulu. Itu diperkuat dengan keberadaan Pancasila sebagai pengikat kehidupan sosial kita," kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo saat membuka Persidangan Sinode Tahunan (PST) Gereja Prostestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 2020 di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/2/2020).

Bamsoet menyatakan praktik hidup bertoleransi sudah ada sejak ratusan tahun silam. "Kita sudah sepakat bahwa Indonesia bukan negara agama, serta Pancasila sebagai landasan hidup bersama. Harusnya tidak ada lagi orang yang meributkan membangun gereja dan rumah ibadah, karena itu persoalan kita pribadi dengan Tuhan. Harusnya saling membantu dan mengembangkan toleransi," tegas Bamsoet.

Bamsoet menuturkan kemajuan teknologi saat ini berdampak tidak terbendungnya arus informasi, termasuk hoaks dan provokasi. Bila dibiarkan, maka bangsa Indonesia yang tadinya peramah bisa menjadi pemarah. Unuk itu Bamsoet mengajak segenap umat GPIB agar dapat memfilter informasi-informasi yang tidak benar, bukan malah ikut menyebarkan. "Hati-hati dalam memposting sesuatu hal, dilihat dulu baik buruknya," imbuh Bamsoet.

Sementara itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang menjadi pembicara menegaskan tidak menoleransi hal-hal yang mau mempertentangkan hubungan sosial di wilayahnya, termasuk soal agama. "Kita sudah punya Pancasila yang jadi pedoman bersama. Mari sama-sama kita ikuti," tegas Arya.

Arya juga mengimbau para pendeta GPIB untuk membuka ruang dialog bersama dengan pemuk agama lain. "Bangun komunikasi agar tercipta kesepahaman. Dengan begitu, maka kerukunan pun bisa dinikmati bersama," ucap Arya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Sinode GPIB Pdt Paulus Kariso Rumambi menyambut baik dibukanya ruang dialog lintas agama. "Berbagai hal akan kita bicarakan pada kesempatan ini, mulai dari evaluasi pelaksanaan program 2019-2020, penyusunan program kerja dan anggaran untuk 2020-2021, termasuk soal bagaimana seluruh GPIB bisa membangun dialog dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun tokoh lintas agama," kata Paulus.

Hal senada dikatakan Ketua Panitia Pelaksana Pdt Sonya Ansye Medyarto Sitaniapessy. "Kita tentu berharap acara ini bisa menghasilkan banyak hal positif, utamanya untuk program GPIB ke depan," ucap Sonya.

Sonya mengharapkan para peserta bisa menambah wawasan selama 3 hari pelaksanaan yang menghadirkan beberapa narasumber di antaranya, Pdt AA Yewangoe, Andy Zain, John Titaley, Pdt Rasid Rahman, dan Pdt Eben Nubantimo. Selain itu, bisa dihasilkan program-program positif yang nantinya bisa diterapkan di gereja masing-masing.

PST GPIB 2020 berlangsung 26-29 Februari 2020 dan diikuti lebih kurang 685 peserta sebagai utusan seluruh GPIB yang ada di 26 provinsi. Ditetapkannya Musyawarah Pelayanan (Mupel) 2 Jabar sebagai panitia pelaksana merupakan hasil Keputusan Persidangan Sinode Tahunan 2019 di Denpasar, Bali.



Sumber: BeritaSatu.com