Survei Ombudsman: Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta Jadi Provinsi Terbaik

Survei Ombudsman: Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta Jadi Provinsi Terbaik
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (paling kiri) dan Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty (palng kanan) seusai menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Kepala Bagian Penghubung DI Yogyakarta Nugrohoningsih, Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo , Alfin Gafar Usman dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan Indeks Persepsi Maladministrasi terendah, di gedung Ombudsman, Rabu (26/2). Ombudsman melakukan Survei Indeks Persepsi Maladministrasi 2019 yang dilaksanakan di 10 Provinsi. Indeks Persepsi Maladministrasi rendah menunjukkan kualitas pelayanan dinilai baik oleh pengguna layanan, sebaliknya jika indeks maladministrasi tinggi maka kualitas pelayanan publiknya dipersepsikan buruk oleh pengguna layanan. (Foto: beritasatu.com / Fana F Suparman)
Fana Suparman / WM Rabu, 26 Februari 2020 | 17:26 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pelayanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipersepsikan sebagai yang terbaik dibanding provinsi lainnya. Hal ini setidaknya tercermin dari survei Ombudsman RI (ORI) tentang Indeks Persepsi Malaadministrasi (Inperma) 2019. Selain Yogya, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah juga dipersepsikan memiliki kualitas pelayanan yang baik.

Hasil survei Inperma 2019 menyatakan Yogyakarta meraih indeks persepsi 3,50, disusul Gorontalo (4,05), dan Sulawesi Tengah (4,15). Indeks malaadministrasi berindeks di bawah atau sama dengan 4,50 berarti maladministrasi rendah, kemudian indeks 4,1-5,50 (sedang menuju rendah), 5,51-6,50 (sedang menuju tinggi), dan di atas sama dengan 6,51 (tinggi).

"Indeks maladministrasi rendah menunjukkan kualitas pelayanan dipersepsikan secara baik oleh pengguna layanan. Sebaliknya, jika indeks malaadministrasi tinggi maka kualitas pelayanan publiknya dipersepsikan buruk oleh pengguna layanan," kata Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala dalam paparan hasil survei, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Andrianus menduga, baiknya kualitas pelayanan publik suatu provinsi dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini setidaknya berdasarkan hasil survei Ombudsman tahun-tahun sebelumnya. Pada 2017, Bali menempati posisi tertinggi dan tahun berikutnya NTB. Kedua provinsi itu dikenal sebagai provinsi yang terbuka dan berhadapan langsung dengan warga negara asing karena memiliki banyak destinasi wisata. Hal ini yang dinilai Adrianus turut mendorong para pejabat dan pelayan publik di ketiga daerah tersebut untuk memberikan kinerja terbaiknya.

"Yogya juga dikenal sebagai daerah terbuka, kota pelajar, destinasi wisatanya juga bagus. Ini membuat mendesak pelayanan jadi baik. Hal itu dirasakan oleh publik. Hal positif ternyata kualitas pelayanan dipengaruhi oleh Environment nya. Lingkungannya," katanya.

Survei dilakukan kepada 2.842 responden yang tersebar di 10 kota dan 10 kabupaten pada 10 provinsi. Provinsi yang disurvei merupakan provinsi dengan predikat hijau dalam survei Kepatuhan terhadap Standar Layanan Publik yakni Provinsi Aceh, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

Sepuluh kota yang disurvei adalah Banda Aceh, Yogyakarta, Tarakan, Manado, Gorontalo, Palu,
Mataram, Ternate, Ambon, Jayapura. Sedangkan sepuluh kabupaten yang disurvei adalah Aceh Utara, Gunung Kidul, Nunukan, Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Banggai, Lombok Timur, Halmahera Selatan , Maluku Tengah, dan Biak Numfor.

Adrianus menjelaskan, survei Inperma ini dilakukan Ombudsman untuk mendapatkan data primer dari masyarakat pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada layanan publik dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan dan perizinan.

“Survei Inperma juga bertujuan untuk menghasilkan saran perbaikan bagi masing-masing unit layanan dalam melakukan perbaikan pelayanan publik," katanya.

Dari survei Inperma pada tahun ini, provinsi yang indeksnya tergolong agak tinggi di unit layanannya, seperti Provinsi Aceh, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku dan Papua.

Terhadap provinsi-provinsi tersebut, Ombudsman menyarankan pemerintah daerah setempat berkonsultasi dengan perwakilan Ombudsman yang ada di wilayah masing-masing. Konsultasi tersebut bisa berupa pendampingan, misalnya, dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Sehingga dapat terwujud terpenuhinya standar layanan minimal dengan mengacu kepada Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com