Jokowi: RUU Ibu Kota Akan Diserahkan Usai Reses DPR

Jokowi: RUU Ibu Kota Akan Diserahkan Usai Reses DPR
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 26 Februari 2020 | 17:22 WIB

Jakarta, Beritsatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Ibu Kota sudah rampung dan akan diserahkan setelah masa reses DPR berakhir pada 22 Maret 2020 mendatang.

Demikian disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang lanjutan pembahasan perpindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca Juga: Kekhususan Jakarta Tak Perlu Dihilangkan

Jokowi mengatakan konsep pembangunan Ibu Kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia. Bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama untuk terlibat dalam pembangunan ibukota baru.

"Yang di antara negara-negara tersebut terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibukota baru yang smart and green city. Ini saya kira sebuah sinyal yang bagus,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi melihat perlu disiapkan detil-detil proses kerja sama antara Indonesia dengan negara lain. Untuk mendukung perpindahan Ibu Kota, Jokowi meminta dilakukan dua langkah percepatan.

Baca Juga: Omnibus Law Gairahkan Sektor Properti

“Yang pertama, segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibukota. Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya (Omnibus Law Ibu Kota) sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini, akan disampaikan. Akan disampaikan setelah reses. Saya kira ini sebuah apa persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap,” jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta mengingatkan dalam merancang desain sistem, tata kelola , otorita juga harus diperhatikan bahwa tidak sekedar mengolah Ibu Kota baru. Tetapi juga haris Biasanya tapi menginstall sistem cara kerja baru yang lebih futuristik, yang lebih fleksibel. "Sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien bekerja lebih cepat dan bekerja lebih efektif,” terang Jokowi.

Langkah kedua, Jokowi juga meminta dipaparkan hasil pra-master plan dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), termasuk penentuan lokasi kawasan inti pemerintahan. Sehingga pembahasan pemindahab Ibu Kota baru bisa masuk kedalam rencana yang lebih detil. Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar di tahun 2020 ini juga akan segera dimulai.

“Dan tentang pembiayaan ibukota baru saya juga minta segera diselesaikan. Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerjasama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung. Sehingga swasta, nasional dan berbagai negara yang ingin bekerjasama dan yang sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang. Dimana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana,” papar Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com