Airlangga: Omnibus Law Bertujuan Ciptakan Lapangan Kerja

Airlangga: Omnibus Law Bertujuan Ciptakan Lapangan Kerja
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menghadiri focus group discussion (FGD) fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Robertus Wardi / FER Rabu, 26 Februari 2020 | 16:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto mengemukakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang masuk dalam program omnibus law dibuat untuk menciptakan lapangan kerja. RUU itu bukan untuk kepentingan pengusaha tetapi untuk menyedikan pekerjaan bagi para pencari kerja atau para penganggur.

Baca Juga: KNPI Dukung RUU Omnibus Law

"Cipta kerja adalah job creation. Bagaimana menciptakan kerja, siapa yang cipta kerja. Ini proses utamanya adalah penciptaan,” kata Airlangga saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan di gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Airlangga menjelaskan, RUU Cipta Kerja berbeda dengan UU tentang Tenaga Kerja. Kalau UU ketenagakerjaan, mengatur tenaga kerja yang sudah bekerja, apa hak dan kewajibannya, sementara Ciptaker adalah penciptaan lapangan kerja. "Ini perlu dipahami supaya tidak salah artikan," jelas Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, titik berat kehadiran RUU Cipta Kerja adalah menciptakan kerja bagi tujuh juta penganggur yang ada saat ini. RUU Cipta Kerja tidak mengatur gaji yang diterima berdasarkan produktivitas kerja. RUU Cipta Kerja lebih mengatur ekosistem kerja agar bisa mendorong lahirnya investasi.

Baca Juga: RUU Cipta Kerja Justru Untungkan Buruh

"Kita tidak punya formula yang mengaitkan dengan produktivitas. Karena kalau dikaitkan lebih ramai lagi. Karena itu yang diatur omnibus law ini adalah ekosistem investasi," tutur Airlangga.

Airlangga mengungkapkan ekosistem investasi yang dimaksudkan lebih kepada Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM). Sebab, pemilik warung bakso kecil misalnya, dapat dikategori sebagai investor karena bisa mempekerjakan dua orang.

"Investasi ini dilakukan oleh orang per orang, usaha kecil menengah. Warung bakso yang pekerjakan 2 orang itu UMKM. Yang jualan warung adalah investor, yang mempekerjakan 4-5 orang. Restoran mempekerjakan beberapa orang. UMKM mempekerjakan banyak orang. Karena pekerja di Indonesia itu 90 persen adalah UMKM. Nah, itu yang juga utama dalam omnibus law Cipta Kerja," tutup Airlangga.



Sumber: BeritaSatu.com