DPR Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

DPR Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan
Johan Budi. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / FER Selasa, 25 Februari 2020 | 19:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi undang-undang (UU). DPR berharap pemerintah juga merespons RUU tersebut dengan mengirimkan surat presiden (surpres).

"Perlu segera ada surat presiden untuk segera dibawa dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Kami masih menunggu juga dari pemerintah. DPR tidak membahas undang-undang sendiri, harus sama presiden," ujar Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

DPR dan DPD Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

DPD telah melakukan rapat konsultasi dengan DPR mengenai RUU Daerah Kepulauan. Rapat mempertemukan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dengan Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Delegasi Pimpinan DPR, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020). La Nyalla didampingi Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin, pimpinan Komite I DPD, dan sejumlah senator daerah kepulauan.

Sementara Puan didampingi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel, perwakilan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Komisi II. Puan disebut meminta agar segera dilakukan pembahasan secara tripartit RUU Daerah Kepulauan.

Ketua Komite I, Agustin Teras Narang menyatakan secara prinsip DPR dapat menerima dan bersedia untuk melakukan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

“RUU ini berasal dari DPD. Antara DPD dan DPR ada kesepakatan untuk bersama-sama menindaklanjuti RUU Daerah Kepulauan ini. Tapi DPR dan DPD sangat mengharapkan pemerintah memberikan respons,” ucap Senator dari Kalimantan Tengah tersebut.

Komite I DPD Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

Teras menambahkan, pimpinan DPR tentunya akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) disusul dengan pembicaraan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Tujuannya memastikan teknis pembahasan RUU Daerah Kepulauan. “DPD menargetkan tahun ini RUU Daerah Kepulauan bisa rampung," tambahnya.

Delapan daerah kepulauan dimaksud yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. "RUU Daerah Kepulauan juga bagian untuk memperkuat daerah kepulauan,” kata Teras Narang.

Wakil Ketua Komite I DPD Fachrul Razi menjelaskan RUU Daerah Kepulauan merupakan jawaban atas ketidakadilan yang dialami oleh provinsi-provinsi di daerah kepulauan. Selama ini kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan disamakan dengan daerah daratan. Sementara keduanya memiliki karakteristik yang jauh berbeda.

Hal tersebut dianggap merugikan delapan provinsi dan 86 kabupaten/kota yang masuk kedalam daerah kepulauan, karena pembangunan yang ada menjadi tidak maksimal.

"Ini menyangkut harkat hidup dan keadilan dalam hal anggaran terhadap provinsi-provinsi dan kabupaten yang ada di daerah kepulauan,” ungkap Senator dari Aceh ini.



Sumber: BeritaSatu.com