Masyarakat Adat Amanuban Klaim Miliki Lahan Bendungan Temef

Masyarakat Adat Amanuban Klaim Miliki Lahan Bendungan Temef
Lahan Bendungan Temef ( Foto: Antara )
Rully Satriadi / RSAT Selasa, 25 Februari 2020 | 15:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat adat Amanuban mengklaim lahan pembangunan bendungan Temef merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari wilayah hukum adat kerajaan Amanuban. Hal ini bisa dilihat dari bukti-bukti sah sejarah dan adat sejak berakhirnya perang sekutu Amabi-Sonbai-VOC Belanda melawan Amanuban tahun 1655-1658.

Ketua Persekutuan Masyarakat Hukum, Adat, dan Budaya Amanuban, Smarthenryk W Nope  dalam suratnya kepada Pengadian Negeri Soe, yang diterima Beritasatu.com, Selasa (25/2/2020) menyebutkan, atas kemenangan tersebut, maka Amanuban mengakuisisi wilayah Temef dari kerajaan Amabi. Selanjutnya, wilayah adat Amanuban adalah berbatasan dengan kekaisaran Sonbai.

Disebutkan, lokasi bendungan Temef ini merupakan wilayah yang tetap dan konsisten sebagai daerah Amanuban yang merdeka dan berdaulat, yang bebas dari penjajahan dan pengaruh Belanda sejak tahun 1600-an hingga tahun 1910.

Ia menjelaskan, setelah selama 300 tahun bebas dari tekanan Belanda, maka untuk pertama kalinya Amanuban mengalami kekalahan dari Belanda pada Oktober 1910 dalam perang Niki-Niki. Walaupun Amanuban telah ditaklukan Belanda, namun kerajaan Amanuban tetap menjalankan pemerintahan secara sah dan mandiri. Kerajaan Belanda mengakui pemerintah adat Amanuban serta wilayah-wilayahnya. Sebaliknya, kerajaan Amanuban mengakui keberadaan kerajaan Belanda atas Timor dalam bentuk Korte Verklaring Zelfbestuur (kontrak/perjanjian pendek) yang ditandatangani oleh raja Amanuban ke-13 Noni Nope/Noni Nuban pada tahun 1912.

Sementara itu, kekasairan Sonbai Besar yang terdiri dari tiga kerajaan kecil berakhir dengan ditaklukkannya dan dibuangnya kaisar Sobe Sonbai oleh Belanda pada tahun 1906. Setelah kekalahan itu, kekasairan Sonbai dibagi menjadi tiga kerajaan kecil yakni Fatuleu, Mollo, dan Miamofa. Selanjutnya, Oematan yang dulunya adalah raja vatsal dari kaisar Sonbai ditunjuk menjadi raja Mollo. Penunjukkan ini berupa besluit (surat keputusan) yang diberikan kepada WFH Oematan atau Lay Akun Oematan dan bukan kepada Mella. Jabatan ini kemudian diberikan kepada Tua Sonbai (1930-1959) menggantikan Oematan hingga penghapusan pemerintahan adat oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 melalui undang-undang.

Smarthenryk W Nope menyebutkan, pada masa sebelum penghapusan pemerintahan adat, lahan bendungan Temef tetap merupakan wilayah Amanuban di bawah pengawasan feitor Neoliu yaitu dari Klan Fina, yang kemudian dialihkan ke Klan Nakamnanu. Wilayah ini juga merupakan wilayah vatsal Amanuban yakni oof Pene dari Klan Nitbani.

Selain itu, di seberang sungai bendungan Temef itu sendiri terdapat perkampungan Nuna yang didiami oleh masyarakat Amanuban, terutama dari Klan Teflopo (Meo Naek Amanuban/Panglima Besar Amanuban), Taifa, Faot, Saefatu dan marga lainnya, yang merupakan bagian dari masyarakat Amanuban, yang mengolah dan menjalankan ritual adat di sekitarnya.

Ditambah lagi, di kawasan itu yakni sekitar 1.500 meter dari lokasi bendungan Temef tersebut terdapat situs sonaf/rumah kediaman raja Amanuban ke-13, yakni Noni Nope/Noni Nuban dan di sekitarnya juga terdapat kebun raja Amanuban (etu).
“Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak selain masyarakat adat Amanuban yang mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut sebagai tanah adat keluarganya maka pengakuan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada,” tandasnya.

Ia menegaskan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah khususnya pembangunan bendungan Temef untuk kesejahteraan masyarakat Amanuban dan Timor Tengah Selatan, bahkan masyarakat Timor seluruhnya. Hanya saja, ia meminta agar hak-hak masyarakat Amanuban dijamin, termasuk ganti rugi tanah yang harus diserahkan kepada masyarakat Amanuban yang berhak, dan bukan diberikan kepada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai raja yang dilantik oleh Belanda atau sejenisnya.

Sebagaimana diketahui, Fransiskus Lodowik Mella, menggugat lahan yang digunakan untuk membangun bendungan Temef. Ia menuntut ganti rugi senilai Rp 312 miliar untuk lahan seluas 312 hektare yang diklaim miliknya.



Sumber: BeritaSatu.com