Anggota Komisi VI DPR Ini Desak Menteri BUMN Kendalikan Bonus Tantiem

Anggota Komisi VI DPR Ini Desak Menteri BUMN Kendalikan Bonus Tantiem
Erick Thohir (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Hotman Siregar / JAS Senin, 24 Februari 2020 | 10:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Menteri BUMN Erick Thohir memangkas bonus tantiem yang diterima para direksi dan komisaris BUMN selama ini.

Pasalnya, reward yang diberikan negara kepada para direksi dan komisaris BUMN (berupa bonus tantiem) tidak sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan kepada negara selama ini.

"Menteri BUMN Erick Tohir harus kendalikan bonus tantiem untuk para direksi maupun komisaris BUMN karena diduga banyak yang berlebihan dan tidak sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan kepada negara dan rakyat. Yang ada banyak BUMN yang rugi dan amburadul. Banyak direksi yang umbar gaya hidup mewah, minim prestasi. Ini menghina rakyat namanya," tegas Anggota Baleg dari Fraksi PDIP itu di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Lebih lanjut Darmadi menyarankan agar Menteri BUMN Erick Thohir mengambil langkah-langkah dalam bentuk kebijakan konkret guna mengendalikan keuangan negara yang diberikan dalam bentuk gaji dan bonus tantiem ke direksi dan komisaris BUMN tersebut.

"Tantiem harus dikendalikan lewat beberapa cara. Pertama, perhitungan laba bersihnya harus diawasi ketat, mengingat banyak yang merekayasa laba sehingga laba dilaporkan lebih tinggi dari keadaan sebenarnya," tegasnya.

Kedua, lanjutnya, Menteri BUMN harus menggunakan berbagai indikator dalam menetapkan tantiem.

"Jangan hanya berdasarkan laba bersih, di antaranya memasukkan market matrix performance seperti tingkat kepuasan masyarakat, market share yang lebih berorientasi Relative Market share, service level rate dan lain-lain," tandasnya.

Di samping market matrix performance, sarannya, Menteri BUMN Erick Thohir tentu harus memperhatikan financial market performance.

"Seperti Return on Sales, Return on Equity, Return on Investment dan lain-lain," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III itu.

Selain itu, saran dia, dalam menentukan tantiem untuk BUMN perbankan harus dikaitkan dengan besarnya Non-Performance Loan (NPL) maupun Loan at Risk dari BUMN perbankan tersebut.

"Loan at risknya 4 BUMN perbankan sekitar Rp 220 triliun saat ini," ungkapnya.

"Kita mendorong dan mendukung Menteri BUMN segera mengubah cara-cara dan metode pemberian tantiem direksi dan komisaris BUMN demi tegaknya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan secara transparan menjelaskan kepada masyarakat mengenai metode pemberian tantiem yang selama ini tidak transparan," pungkas politikus PDI Perjuangan itu.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu melalui pernyataan yang disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir meminta para bos BUMN tak bergaya hidup mewah di saat perseroan yang dipimpinnya masih merugi.

Hal itu dikatakan Menteri BUMN saat bertemu salah satu pimpinan perusahaan BUMN di sebuah restoran mewah di Thamrin beberapa waktu lalu.

“Pak Erick sempat keras ngomong di salah satu restoran di Thamrin bertemu dengan eksekutif BUMN, makan di tempat cukup mahal dan mewah ketika dilihat keuangan BUMN tersebut ternyata rugi,” ungkap Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2020).



Sumber: BeritaSatu.com