Mahasiswa Desak Batalkan Pengerukan Danau Poso

Mahasiswa Desak Batalkan Pengerukan Danau Poso
Warga melakukan orasi menolak pengerukan sungai Danau Poso yang dilakukan oleh PT Poso Energy, dalam aksi di depan Pengadilan Negeri Poso, di Kota Poso, Sulawesi Tengah, Kamis, 20 Februari 2020. ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Kamis, 20 Februari 2020 | 20:26 WIB

Poso, Beritasatu.com - Satu Indonesia Peduli Danau Poso yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat serta organisasi nonpemerintah melakukan aksi penolakan pengerukan Danau Poso yang dilakukan oleh PT Poso Energy, Kamis (20/2/2020) di Kota Poso, Sulawesi Tengah.

Aksi yang dimulai dari depan Pengadilan Negeri Poso ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat kepolisian. Puluhan Massa aksi itu memulai orasi-orasi dan pembagian selebaran kepada warga penguna jalan raya.

Setelah berorasi di depan Pengadilan Negeri Poso, massa aksi bergerak menuju kantor bupati Poso. Sebelum tiba di kantor induk pemerintah kabupaten Poso itu, massa aksi sempat melakukan orasi di depan Universitas Sintuwu Maroso Poso.

Kordinator Lapangan (korlap) Dodi dalam aksi tersebut menjelaskan bahwa, Pemerintah Kabupaten Poso yang saat ini dipimpin oleh Bupati Darmin Agustinus Sigilipu justru mengeluarkan kebijakan pengerukan tanpa memikirkan dampaknya terhadap rakyat.

“Kami menduga ada persekongkolan antara Pemerintah Kabupaten Poso dengan PT Poso Energi untuk memuluskan kepentingan privatisasi Danau Poso oleh PT Poso Energy. Ini semua demi produksi energi PLTA Poso I dan Poso III yang sedang dibangun,” Urai Dodi.

Stevandi, Koordinator Satu Indonesia Peduli Danau Poso menjelaskan, pengerukan Danau Poso yang dilakukan oleh PT Poso Energi saat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari lahirnya Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 130/PIP/ENV/2017/IV/2017- 180/0760/HKM/2017 tentang penataan Danau Poso.

Dalam MOU ini dijelaskan, pengerukan Danau Poso oleh PT Poso Energi untuk penataan Sungai Poso. Sayangnya menurut Vandi dalil penataan yang dijelaskan oleh Pemerintah Kabupten Poso hanyah dalil akal-akalan.

“Dibalik argumentasi penataan itu, terkandung kepentingan besar untuk memprivatisasi Danau Poso oleh PT Poso Energy” jelas Stevandi.

Diketahui PT Poso Energy saat ini sedang membangun PLTA Poso I dan Poso III. Dalam catatan Beritasatu.com, sebelumnya PLTA Poso II dengan kapasitas terpasang 195 MW sudah beroperasi sejak 2012. Pengerukan Sungai Danau Poso dimaksudkan untuk menjaga pasokan air secara stabil ke PLTA milik keluarga Jusuf Kalla tersebut.

Dalam orasinya, Vandi juga menambahkan bahwa MoU tentang pengerukan Danau Poso antara Pemerintah Kabupaten Poso dan PT Poso Energi diduga kuat telah melakukan pelanggaran sejumlah peraturan. Terutama Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2032 serta Perda Kabupaten Poso No 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (RDTRW) Tentena tahun 2015-2035. RDTRW tersebut menyebut bahwa wilayah Kompo Dongi adalah wilayah kawasan lindung.

“Pengerukan Danau Poso jelas merupakan pelanggaran lingkungan”, tegas Stevandi.

Di Kantor Bupati Poso, peserta aksi mendesak untuk bertemu bupati Poso. Mereka meminta bupati Poso keluar untuk berdialog dengan massa. Tetapi bupati Poso menolak memenuhi permintaan peserta aksi.

“Di tengah ada persoalan yang sedang dihadapi rakyat, justru Bupati menolak bertemu langsung dengan massa aksi. Ini adalah cermin buruk demokrasi di Indonesia,” ujar Faisal, seorang peserta aksi, dalam orasinya.

Gagal bertemu dengan bupati Poso, massa aksi kembali ke depan Pengadilan Negeri Poso dan melakukan orasi-orasi. Mereka berjanji akan kembali turun aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.



Sumber: BeritaSatu.com