Hendardi: Klaim Tak Ada Pelanggaran Berat Era Jokowi Terbantahkan

Hendardi: Klaim Tak Ada Pelanggaran Berat Era Jokowi Terbantahkan
Hendardi. ( Foto: Antara )
Roberth Wardhy / JAS Rabu, 19 Februari 2020 | 16:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai klaim bahwa selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat, terbantahkan oleh keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. Kasus ini terjadi pada 7-8 Desember 2014, persis di bulan kedua setelah Jokowi mengucapkan sumpah sebagai presiden pada 2014.

"Terlepas validitas dan akuntabilitas kinerja penyelidikan Komnas HAM, yang berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memiliki kewenangan penyelidikan pro justicia, keputusan paripurna Komnas HAM adalah produk kerja penegakan hukum yang harus direspons oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat. Sesuai UU 26 Tahun 2000, Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan paralel dengan kerja penyidikan maka Presiden Jokowi harus membentuk pengadilan HAM," kata Hendardi.

Dia menilai silang pendapat antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Komnas HAM pasca-pengumuman status Kasus Paniai bukanlah sikap produktif. Menurut Hendardi, Komnas HAM sebaiknya fokus memperkuat laporan penyelidikan, yang biasanya oleh Kejaksaan Agung selalu dilemahkan.

Sedangkan pemerintah yang diwakili Moeldoko juga tidak perlu reaktif. Karena, sebagai Panglima TNI saat peristiwa Paniai terjadi, bisa jadi Moeldoko adalah pihak yang perlu dimintai keterangannya.

Tujuannya untuk menguji validitas unsur "terstruktur" sebagai variabel yang harus dipenuhi dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan adanya tanggung jawab komando (command responsibility).

"Baik pernyataan Komnas HAM maupun pernyataan Kepala KSP, keduanya adalah pernyataan politik. Jika Komnas HAM sedang menjalankan politik penegakan HAM, maka Kepala KSP sedang menjalankan peran politik melindungi rezim. Kecepatan Kejaksaan Agung menetapkan status kasus ini akan menyajikan jawaban yang lebih presisi," tutur Hendardi. 

Sementara di tempat terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku belum menerima dokumen terkait Kasus Painai dari Komnas HAM. Karena itu, Mahfud mengaku tidak bisa berkomentar sebelum membacanya. Namun jika sudah menerima laporan itu, Menko Polhukam berjanji akan menindaklanjuti.

"Tapi sudah pastilah Komnas HAM adalah lembaga negara dibentuk oleh UU dengan kewenangan-kewenangan hukum yang diberikan juga oleh UU. Oleh sebab itu kalau sudah masuk nanti kita akan follow up. Nah follow up itu artinya dipelajari apakah bisa diteruskan ke tahap berikut atau harus dilengkapi dengan apa dulu. Nanti kita lihatlah," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Ia menjelaskan pemerintah akan tindaklanjuti rekomendasi Komnas Ham tersebut. Pemerintah tidak akan diam saja. Namun semua bergantung data yang disediakan.

"Saya jaminanlah kalau itu. Bahwa itu akan di-follow up. Itu terbuka saja follow up-nya. Tidak akan diam-diam gitu. Kalau ada kesulitan dimana masalahnya nanti masy juga harus tahu. Nah itu cara hidup bernegara yang demokratis," jelas Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com