Murid Tidak Boleh Dipaksa Bayar SPP dengan Gopay
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-9.76)   |   COMPOSITE 6376.76 (-75.66)   |   DBX 1366.47 (-4.26)   |   I-GRADE 184.394 (-3.56)   |   IDX30 516.608 (-9.58)   |   IDX80 138.726 (-2.42)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.27)   |   IDXESGL 142.142 (-2.3)   |   IDXG30 145.757 (-3.17)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.09)   |   IDXQ30 148.268 (-2.53)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.24)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.89)   |   IDXV30 136.038 (-1.53)   |   INFOBANK15 1074.63 (-21.19)   |   Investor33 444.938 (-8.23)   |   ISSI 184.203 (-2.48)   |   JII 631.94 (-12.72)   |   JII70 222.617 (-4.18)   |   KOMPAS100 1239.85 (-21.35)   |   LQ45 968.215 (-18.18)   |   MBX 1728.57 (-23.16)   |   MNC36 329.564 (-5.4)   |   PEFINDO25 328.624 (-4.58)   |   SMInfra18 313.805 (-5.71)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-7.27)   |  

Murid Tidak Boleh Dipaksa Bayar SPP dengan Gopay

Selasa, 18 Februari 2020 | 21:25 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Lelucon pembayaran uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan aplikasi Gopay milik Gojek yang beredar saat Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kini menjadi kenyataan. Saat ini, telah ada lembaga dan sekolah swasta termasuk pesantren yang menggunakan aplikasi tersebut untuk pembayaran SPP.

Merespons fenomena tersebut, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, meminta pihak sekolah tidak memaksakan penggunaan Gopay untuk membayar SPP. Kebijakan tersebut harus bersifat opsional.

”Tidak boleh ada monopoli, apalagi jika ini jadi fenomena yang makin membesar atau masif. Kami juga harap sekolah tidak memaksa orang tua mengunduh aplikasi Gopay mengingat wilayah Indonesia dan kemampuan ekonomi orangtua beragam. Sifatnya opsional sesuai kemauan orang tua,” kata Satriawan kepada SP, Selasa (18/2/2020).

Ia menyebutkan, pembayaran SPP menggunakan Gopay juga harus diatur melalui regulasi lebih lanjut sebelum jadi semakin membesar. Ia menjelaskan, regulasi itu amat penting agar bisnis perusahaan dan entitas pendidikan bisa terpisahkan.

“Apalagi kalau ada semacam instruksi agar memakai produk perusahaan tersebut. Ini yang dikhawatirkan terjadi,” terangnya.

Meski begitu, Satriawan menuturkan, ia tidak mempersoalkan produk apapun yang digunakan sekolah untuk membayar SPP, termasuk inovasi yang dilakukan oleh Gojek dalam menawarkan produk-produk industri hingga merambah dunia pendidikan.

“Itu wajar saja sebagai entitas bisnis, apalagi di era digital dan internet of things sekarang. Namun pemerintah harus benar-benar hati-hati agar tidak terjadi abuse of power dari pihak-pihak yang berwenang. Jangan sampai pendidikan menjadi arena eksploitasi bisnis oleh kelompok industri tertentu,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Ade Erlangga Masdiana menuturkan, Kemdikbud tentunya mendukung inovasi yang dilakukan oleh sekolah. Pemerintah tidak menutup pihak swasta manapun untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah selama berada di koridor hukum yang tepat dan dapat memperkuat pelayanan masyarakat yang diberikan.

“Kemdikbud tidak bisa membatasi berbagai pihak baik swasta dan pemerintah atau dunia usaha untuk membantu melayani dan mempermudah pelayanan di bidang pendidikan. Masyarakat juga silakan memilih opsi alternatif seperti apa yang dapat membantu memberikan pelayanan,” ujarnya.

Ade menyebutkan, berbagai inovasi teknologi yang terjadi merupakan hal penting untuk terus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat, termasuk di dunia pendidikan dalam berbagai bentuk pembiayaan termasuk SPP.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Puan: Pemerintah dan DPR Harus Satu Persepsi Soal Iuran BPJS

Puan mengatakan bahwa jika pemerintah harus menaikkan BPJS kesehatan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Polisi Bekuk Penipu Penjualan Masker

NL melakukan penipuan penjualan masker. Dia telah menerima uang muka pembelian masker namun barang tersebut tak pernah dikirim.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Sosialisasi dan Edukasi Virus Korona Dianggap Penting

Menurut Intan, pemantauan WNI termasuk warga negara asing (WNA) Tiongkok di Indonesia harus dilakukan.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Pemerintah Sedang Siapkan Keppres Status untuk Mantan ISIS

Setelah rampung, pemerintah akan umumkan seperti apa status kewarganegaraannya.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Meski Ditolak DPR, Pemerintah Ngotot Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku proses cleansing data akan diselesaikan dalam waktu cepat.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Polri: Honggo Wendratno Dapat Permanen Residen

“Informasi terakhir mereka (Honggo) kan sudah permanen residen di negara tertentu kan,” kata Direktur Tipideksus Brigjen Daniel Tahi Monang Silotonga.

NASIONAL | 18 Februari 2020

RUU Cipta Kerja Harus Perhatikan Nasib Pekerja

RUU Cipta Kerja harus benar-benar menggambarkan pemihakan kepada nasib pekerja.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Didukung Kemdagri, Pertamina Kembangkan Bisnis Pertashop ke Pedesaan

Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama ini untuk memperluas pelayanan BBM dan LPG melalui pengadaan Pertashop di desa-desa wilayah Indonesia.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Raker dengan Komite II DPD RI, Menteri LHK Jelaskan 5 Program Nasional

Dari kelima program PN tersebut, KLHK terlibat pada 3 Program Nasional.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Buntut Rusuh, 2 Sipir Rutan Kabanjahe Terancam Hukuman 20 Tahun

Keduanya memasok narkoba ke Rutan Klas II Kabanjahe sebelum terjadi kerusuhan.

NASIONAL | 18 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS