Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bahas Iuran BPJS, DPR Rapat Gabungan dengan Unsur Pemerintahan

Minggu, 5 Mei 2019 | 11:56 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - DPR mengelar rapat gabungan bersama pemerintah membahas mengenai iuran BPJS Kesehatan dan solusi yang mungkin diambil akibat adanya penolakan terhadap kenaikan iurannya.

Rapat itu bersifat gabungan dengan menghadirkan para anggota dewan dari Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI. Dalam rapat yang digelar secara tertutup itu, Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Sosial, BPKP, DJSN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga jajaran direksi BPJS Kesehatan.

Sebelum dinyatakan tertutup, sejumlah anggota dewan sempat menyerukan agar Pemerintah membatalkan saja kenaikan iuran BPJS. Salah satunya adalah Nihayatul Wafiroh dari Komisi IX DPR.

"Kami sudah memutuskan melalui rapat internal, memegang rapat 2 September 2019 yakni meminta menunda atau membatalkan kenaikan iuran BPJS untuk PBPU (peserta bukan penerima upah, red) dan PBI (Penerima Bantuan Iuran, red)," kata Nihayatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah memutuskan perlunya kenaikan iuran karena diiatur oleh Undang-undang. Bahwa kenaikan seharusnya dilakukan setiap dua tahun.

"Sementara semenjak 2014 hingga 2020 ini tidak pernah terjadi perubahan iuran," kata Sri Mulyani.

Kondisi lainnya, terjadi defisit hingga Rp32 triliun di BPJS Kesehatan.

Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan jumlah peserta PBPU sebesar 29 juta orang, dan dari jumlah tersebut ada 19 juta peserta kelas 3 mandiri yang menjadi masukan untuk PBI.

Sementara dari total peserta PBI yang jumlahnya 98,6 juta, Juliari menyatakan ada 30 juta orang yang masih akan dicocokkan atau pembersihan data. Artinya, pembersihan data akan terus dilakukan tanpa harus menunda kenaikan iuran.

"Oleh karena itu yang kami lakukan dan masih on going adalah cleansing data. Dan kami tidak melakukan sendiri. Kami di-backup Pemda. Karena mereka yang mengirimkan usulan dari daerah yang dimasukkan ke BPJS, sehingga nanti ditetapkan," kata Juliari.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII, Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya ingin mengetahui mengenai kebijakan dari BPJS Kesehatan yang dinilai masih bermasalah khususnya terkait rencana kenaikan iuran.

Ace menyatakan DPR berharap kebijakan dari BPJS Kesehatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Terutama, mengenai data-data yang diberikan oleh pemerintah. DPR tidak mau data tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Ace berharap rapat gabungan ini menghasilkan kebijakan yang tepat, dan harus pro terhadap rakyat terutama yang berpenghasilan rendah.

"Jadi supaya adil," imbuhnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Wapres Tekankan Pentingnya Ketepatan Informasi di Masa Pandemi

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa diharapkan Wapres dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efektif, dan efisien.

NASIONAL | 28 September 2021

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021

Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial

Dijelaskan La Nyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

NASIONAL | 28 September 2021

Bersama Almamater, Alumni IPB Dorong Keberhasilan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di NTT

Potensi alumni IPB dari berbagai profesi sangat bisa dioptimalkan untuk kesuksesan program pemerintah dari tingkat nasional hingga daerah seperti NTT.

NASIONAL | 28 September 2021

Waspadai 23 Wilayah Ini Akan Alami Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang patut diwaspadai.

NASIONAL | 28 September 2021

Kabar Baik, IPB dan BPI-BRIN Ciptakan Oxygen Concentrator Berbahan Baku Lokal

IPB University dan Balai Pengembangan Instrumentasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPI-BRIN) berhasil menciptakan oxygen concentrator.

NASIONAL | 28 September 2021

Habib Luthfi: Indonesia Raya Bukan Sekadar Lagu, tetapi Ikrar

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

NASIONAL | 28 September 2021

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021

Hunian Kamar Hotel di Sumut Sudah Capai 50%

Kenaikan hunian hotel di Sumut terjadi secara bertahap sejak 24 Agustus 2021.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Kemenaker Usul Penerima Bantuan Subsidi Upah Diperluas

Kemenaker Usul Penerima Bantuan Subsidi Upah Diperluas

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings