Menolak Kembalinya “Virus” ISIS

Menolak Kembalinya “Virus” ISIS
Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, 10 Feb. 2020. Mereka menolak rencana pemulangan sekitar ratusan warga negara Indonesia anggota ISIS kembali ke Indonesia. ( Foto: ANTARA / Wahyu Putro )
/ HA Selasa, 18 Februari 2020 | 02:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akhirnya menolak dengan tegas kepulangan ratusan warga negara Indonesia yang telah bergabung sebagai kombatan di jaringan militan global Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Mereka ini dianggap telah secara suka rela melepaskan kewarganegaraan dengan menjadi bagian dari kekuatan bersenjata asing dan pintu pulang tertutup rapat karena mereka dinilai bisa menjadi ancaman keamanan di dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa sebutan jaringan teroris bagi ISIS bukan berasal dari masyarakat awam saja, tetapi juga merupakan definisi resmi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Salah satu tugas mendasar pemerintah menurut konstitusi adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia” sehingga keamanan 267 juta rakyat lebih didahulukan daripada hak-hak 689 “eks WNI” anggota ISIS, kata Mahfud.

Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar hukum dan moral yang sangat kuat untuk menolak kepulangan mereka.

Namun, pengecualian diberikan kepada anak-anak yatim piatu dengan batasan usia maksimum 10 tahun. Batasan usia harus diberikan karena ada juga individu pengikut ISIS yang yatim piatu tetapi sudah cukup umur untuk memahami konsekuensi tindakannya, kata Mahfud.

Pengecualian ini diberikan setelah Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison tentang langkah serupa yang dilakukan Australia.

Menurut Morrison, anak-anak yatim piatu dikecualikan demi alasan kemanusiaan. Mereka dikembalikan kepada kerabat yang ada atau dipelihara oleh negara melalui wali yang ditunjuk.

Ratusan “eks WNI” anggota ISIS ini terdampar di berbagai negara seperti Suriah, Irak, Pakistan, Turki, dan Afghanistan. Data tentang jumlah dan identitas mereka masih simpang siur sehingga pemerintah punya tugas besar untuk memastikan keberadaan mereka sebelum kebijakan ini diterapkan.

Keputusan pemerintah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, tetapi bukan berarti tanpa pengkritik. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengingatkan bahwa pemerintah berpotensi melanggar HAM jika membiarkan ratusan pengikut ISIS itu berstatus stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Pegiat HAM juga beralasan bahwa ISIS bukan sebuah negara berdaulat, sehingga bergabung dengan kelompok itu bukan berarti melepas kewarganegaraan. Menurut undang-undang, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraannya bila bergabung dengan angkatan bersenjata sebuah negara asing.



Sumber: BeritaSatu.com