KPK Geledah Sejumlah Ruangan di DPRD Tulungagung

KPK Geledah Sejumlah Ruangan di DPRD Tulungagung
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / FER Senin, 17 Februari 2020 | 20:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin (17/2/2020).

Kasus Korupsi Pelindo II, KPK Periksa Dirut PT Antam

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

"Tim Penyidik KPK melaksanakan kegiatan penggeledahan di kantor DPRD Tulungagung guna mengumpulkan alat bukti dan menyelesaikan proses penyidikan perkara atas nama tersangka SPR (Supriyono)," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Senin (17/2/2020).

Meski demikian, Ali masih enggan membeberkan ruangan yang digeledah maupun dokumen atau barang bukti lain yang disita tim penyidik dari penggeledahan ini. Hal ini lantaran proses penggeledahan masih berlangsung.

KPK dan BPIP Sepakat Gencarkan Sosialisasi Nilai Pancasila

Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018.

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung saat itu, Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000 000 dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.

KPK Tahan Mantan Ketua DPRD Tulungagung

Selain itu, Supriyono juga menerima uang sebesar Rp 750 juta untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sejak 2014-2018. Tak hanya itu, Supriyono juga diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar terkait fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017. 



Sumber: BeritaSatu.com