Demokrasi Indonesia Terjebak Kepentingan Pemilik Modal

Demokrasi Indonesia Terjebak Kepentingan Pemilik Modal
Emil Salim ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / YS Senin, 17 Februari 2020 | 12:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sistem demokrasi yang sifatnya sangat terbuka mengakibatkan tingginya biaya politik di Indonesia. Tingginya biaya politik mengakibatkan banyak calon kepala daerah terpaksa mencari suntikan dana kepada pemilik modal.

Akibatnya, sampai dengan saat ini hampir seluruh kepala daerah terpilih tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, menjadi lebih tersandera oleh kepentingan ke sejumlah pemilik modal.

"Demokrasi yang bersifat terbuka dan bergantung pada pemilu itu sangat mahal, yang kemudian timbul terjadi proses calon-calon mencari dana sumber pembiayaan, kepada pemilik modal," kata pendiri Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Emil Salim dalam seminar dengan tema "Konsolidasi Demokrasi Menuju Keadilan Sosial" di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Ia menilai, demokrasi di Indonesia sudah keluar dari jalurnya karena sudah sangat terjebak kepentingan pemilik modal. Perubahan harus segera dilakukan agar Indonesia tidak terus terjebak dalam kondisi ini.

"Demokrasi kita its not on the track. Demokrasi kita terjebak oleh pemilik dana, hanya ada kepentingan pemilik dana. Demokrasi ke depan harus mengalami perubahan," ucapnya.

Menurutnya, dalam sistem Pemilu yang dianut Indonesia membawa implikasi semakin tersanderanya calon-calon pemimpin kepada kepentingan pemilik modal. Tidak heran, pasca perhelatan Pilkada, misalnya, sangat jarang dirasakan kemajuan yang dirasakan masyarakat.

"Terjadi sandera calon politik dari mereka yang memiliki dana untuk membiayai calon. Pemilu semakin lama semakin bergeser dari rakyat ke calon-calon pemilik uang. Yang muncul bukan calon wakil rakyat, tapi kepentingan pemberi dana itu," ucap ekonom senior itu.

Dirinya mengingatkan, proses menjadi pejabat yang sudah ada persoalan kemudian biasanya timbul upaya penyalahgunaan wewenang. Semuanya demi untuk mengembalikan dana-dana yang sudah dikeluarkan pemilik modal.

Karena itulah, Emil menyarankan agar ke depannya pemerintah juga bisa mengambil alih biaya Partai Politik (Parpol) untuk calon kepala daerah. Dengan cara itu, pemerintah juga sekaligus bisa mengakses dan mendorong transparansi pengelolaan dana parpol.

"Demokrasi seperti itu tidak baik, kuncinya hilangkan pemberi dana pemilik modal kepada calon. Pemerintah harus mengambil alih biaya beban partai dalam membiayai calonnya. Dengan demikian pemerintah punya pintu masuk keuangan partai. Akan terjadi open auditing," ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan