Indonesia Disebut Negara Maju Jika Desanya Maju

Indonesia Disebut Negara Maju Jika Desanya Maju
RES Fobia ( Foto: Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Minggu, 2 Februari 2020 | 15:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim tentang Kampus Merdeka, menarik adanya dan layak diapresiasi. Apalagi, gagasan Kampus Merdeka ini juga mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Hal ini sangat penting sebab desa adalah kampung halaman segala detak jantung, semua tarikan napas hidup, air mata pergumulan, tetapi juga mata air kehidupan yang bersyukur.

Gagasan Nadiem Makarim ini juga sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo tentang Indonesia Maju. Artinya jika Indonesia ingin disebut sebagai negara maju maka desa-desanya juga harus maju.

Hal itu disampaikan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia dalam keterangan tertulis kepada Beritasatu.com di Jakarta, Minggu (2/2/2020).

Menurut RES Fobia, ada sejumlah hal yang perlu diperhatian terkait dengan gagasan Kampus Merdeka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya menyangkut keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan di desa.

Pertama, orientasi dunia pendidikan tinggi ke desa, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sudah lama ranah kemahasiswaan didekatkan pada wilayah perdesaan, misalnya lewat program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

"Saya masih ingat pada tahun 1993, ketika KKN di Desa Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kami membantu mendandani taman di depan Kantor Desa, memberikan les tambahan secara tutorial dan gratis untuk para siswa SD, membagikan buku, berdiskusi dengan perangkat desa dan para orangtua siswa, membersihkan tempat ibadah, merapikan fasilitas publik seperti lapangan sepakbola, dan turun ke sawah," ujar alumni FH UNS dan Graduate School of Policy Studies - Kwansei Gakuin University, Japan ini.

Kedua, bila sekarang dunia kampus atau pendidikan tinggi diminta untuk lebih terlibat lagi di desa-desa, maka hal ini harus dimulai dari kesadaran dan kecintaan alamiah bahwa pada hakekatnya kita semua berasal dari desa.

Terkait poin ini, perlu diingatkan kembali mengenai visi Indonesia Maju yang disampaikan Presiden Jokowi. Kelima visi itu ialah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, memprioritaskan pembangunan SDM, mempermudah investasi untuk lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan APBN yang harus fokus dan tepat sasaran.

"Sehubungan dengan visi Presiden dan gagasan Mendikbud tentang Kampus Merdeka ini, saya berpandangan Indonesia hanya akan disebut negara maju, kalau desa-desanya maju," ujar RES Fobia.

Ketiga, realitas desa-desa adalah realitas yang pluralistik. Kampus-kampus juga mempunyai ciri masing-masing atau yang sifatnya khas. Akan tetapi, baik kampus maupun masyarakat perdesaan, menghadapi era disrupsi yang sudah, sedang, dan akan terus menghadirkan keadaan yang tak hanya baru tapi juga kompleks dan makin berat, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Karena itu, era disrupsi harus dikelola dalam rangka pengadaan langkah artikulatif terhadap peluang berkembang.

Terkait era disrupsi ini, kata RES Fobia, Fukuyama berpandangan bahwa suatu masyarakat yang dipengaruhi atau dikondisikan oleh kekuatan informasi, akan cenderung menghargai nilai-nilai yang dimuliakan dan dipertahankan dalam pemerintahan rakyat atau demokrasi, seperti kebebasan (freedom) dan kesetaraan (equality). Sementara itu, tentang artikulasi era disrupsi ini, Christensen memperkenalkan disrupsi dalam perspektif terkait industri, bisnis dan keuangan. Disrupsi bermakna dan berkorelasi dengan inovasi yang bermanfaat.

Hal yang juga layak ditanggapi secara konstruktif ialah pemikiran Richard Florida yang mengingatkan bahwa zaman kita memasuki zaman kreatif karena faktor kunci yang mendorong kita maju adalah bangkitnya kreativitas sebagai penggerak utama ekonomi kita.

Keempat, kampus merdeka juga hanya bisa bergerak dinamis dan progresif bila mahasiswanya datang dari SMU dan SMK yang juga punya kualitas yang mumpuni. "Dulu semasa SMA pada pertengahan 1980-an, ada jurusan Fisika, Biologi, Sosial dan Bahasa. Sekarang ada IPA, IPS dan Bahasa. SMK juga banyak semisal akuntansi, perkantoran, telekomunikasi, teknik mesin, teknik bangunan, kelistrikan dan masih banyak lagi. Tapi kita mungkin perlu lebih dimensional dan futuristik. Tidak berlebihan kalau misalnya saya mengatakan berbagai sekolah menengah setara SMU/K, perlu diubah fokus atau pembidangannya misalnya pada perdesaan, perkotaan, ruang bawah laut, ruang angkasa, kemanusiaan dan lingkungan strategis kehidupan," ujar Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tersebut.

Kelima, perlu diuji dan diukur tentang status hukum serta pengalaman keterlibatan pendidikan tinggi, kualifikasi yang harus dimiliki kampus, begitu juga program, standar operasional dan substansi pertanggungjawaban dari semua pihak yang terkait pada pengelolaan perdesaan.

Melibatkan pendidikan tinggi pada urusan dana desa juga masih harus dicermati. Misalnya, sebagai pendamping, konsultan, mitra pengelola, atau apa. Kejelasan status hukum keterlibatan ini tak boleh diabaikan.

Ia menegaskan, budaya komunikasi juga harus diperhatikan. Aspek struktural, fungsional dan kultural dalam relasi individual maupun institusional pada dunia pendidikan itu tak selalu bergerak koherensif dan searah dengan di perdesaan. Dalam kesadaran posisional bahwa rektor bukan kepala desa, ada banyak kandungan gaya, kebiasaan, pola dan kualitas kerja yang secara ideal mendorong untuk bekerja sama.

"Sebagai gambaran, menjadi seorang profesor pada bidang pendidikan tinggi tertentu misalnya, tidak berarti secara otomatis mampu menuntun, melatih, membekali dan mendidik anak-anak pada Taman Kanak-kanak. Desa dan masyarakatnya membutuhkan sapaan dan tindakan aktif dunia pendidikan. Tetapi harus dilakukan dengan rendah hati," tutur RES Fobia.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan