Megawati Pantau Langsung Pembahasan UU Sisnas Iptek

Megawati Pantau Langsung Pembahasan UU Sisnas Iptek

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan orasi ilmiah, dalam acara Rakornas Kementistek/BRIN 2020, di Gedung Graha Widya Bhakti, Puspitek, Serpong, Kamis (30/1/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Feriawan Hidayat / FER Jumat, 31 Januari 2020 | 22:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri optimis hadirnya Undang-undang (UU) Nomor 11/ 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Sisnas Iptek akan memuluskan jalan Indonesia sebagai negara industri.

UU Sisnas Iptek Muluskan Jalan Menuju Negara Industri

"Saya mendukung gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan UU Sisnas Iptek sebagai langkah menuju negara industri," kata Megawati yang juga menjabat sebagai dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam Rakornas Kementistek/BRIN 2020 di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020).

Megawati mengaku memantau secara langsung saat UU Sistem Nasional Iptek masih dalam pembahasan. Bahkan, dirinya menugaskan kader partainya untuk terlibat di Pansus RUU tersebut.

"Saya bahkan menugaskan kader-kader saya di Pansus RUU untuk mempertahankan prinsip-prinsip bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam UU Sisnas Iptek," kata Megawati.

Riset Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Megawati, saat masih berbentuk draft, isi RUU tersebut masih memosisikan science just for sciene, dengan menitikberatkan iptek hanya untuk kepentingan pembangunan iptek.

"Jujur, draft yang berasal dari Kemenristekdikti tersebut, saya balikkan 180 derajat, sehingga paradigmanya menjadi science for humanity, science for peace, science for our nation, dan science for our people’s live,” tegas Megawati.

Singkatnya, tambah Megawati, RUU yang kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Sisnas Iptek, menjadi hukum positif yang mematrikan science based policy.

"Iptek sah secara hukum berperan sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka riset dan inovasi, termasuk penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan iptek menjadi landasan perumusan dan perencanaan pembangunan nasional, yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila," kata Megawati.

Megawati menambahkan, adapun pembangunan yang dimaksud adalah di segala bidang kehidupan, bukan sekadar pembangunan di bidang iptek.

"Segala bidang kehidupan, baik politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, bahkan mental dan spiritual,” pungkas Megawati.



Sumber: BeritaSatu.com