UU Sisnas Iptek Muluskan Jalan Menuju Negara Industri

UU Sisnas Iptek Muluskan Jalan Menuju Negara Industri

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan orasi ilmiah, dalam acara Rakornas Kementistek/BRIN 2020, di Gedung Graha Widya Bhakti, Puspitek, Serpong, Kamis (30/1/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Feriawan Hidayat / FER Jumat, 31 Januari 2020 | 22:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengusung sikap optimistis, hadirnya Undang-undang (UU) Nomor 11/ 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Sisnas Iptek akan memuluskan jalan Indonesia sebagai negara industri.

"Saya mendukung gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan UU Sisnas Iptek sebagai langkah menuju negara industri," kata Megawati yang juga menjabat sebagai dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam Rakornas Kementistek/BRIN 2020 di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020).

Megawati berkeinginan Indonesia harus segera menjadi negara industri agar lima prioritas bidang dapat terpenuhi semua yakni mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, pekerjaan sosial dan jaminan sosial, infrastruktur dan lingkungan hidup, agama, kercayaan dan kebudayaan.

Megawati juga mengingatkan untuk menjadi negara industri maju bukan berarti tidak berorientasi pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhineka Tunggal Ika, yang berpegang teguh pada prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kebangsaan, Keadilan dan kesejahteraan.

Megawati kembali menegaskan untuk mewujudkan lima prioritas itu, kuncinya ada pada riset dan inovasi Iptek nasional, yang dijalankan oleh BRIN. "Saya yakin Presiden Jokowi memiliki arah pemikiran yang sejalan dengan amanat UU Sisnas Iptek," ujar Megawati.

Pokok-pokok dalam UU ini meliputi struktur, organisasi, tugas dan fungsi BRIN adalah mengintegrasikan dan mengonsolidasikan, bukan hanya anggaran, tetapi juga sumber daya riset, baik sumber daya manusia, infrastruktur, maupun anggaran penelitian dan pengembangan, serta pengkajian dan penerapan (Litbangjirap), yang ada di Kementrian/Lembaga dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Berikutnya, struktur organisasi BRIN, tidak boleh lagi berorientasi dan beroperasi pada watak birokrat. BRIN harus beorientasi pada rumpun keilmuan.

"Ini praktek yang juga lazim terjadi di badan-badan riset nasional negara lain. Hasil kerja sumber daya Iptek Indonesia, tidak boleh lagi hanya berujung pada kertas laporan belaka. Azas kegunaan dan kemanfaatan untuk pembangunan nasional harus dipastikan," kata Megawati

Mekanisme dan struktur organisasi BRIN memastikan secara bertahap pendanaan bagi riset dan inovasi nasional, tidak tergantung pada anggaran negara. Namun pendanaan secara bertahap bersumber dari hasil kerjasama dengan badan usaha.

Telah diatur terkait potongan pajak hingga 300 persen bagi badan usaha yang mengalokasikan dananya untuk riset dan inovasi nasional.

"Tetapi, saya ingatkan maksudnya bukan berarti BRIN berorientasi profit. Mohon dengan hormat dikaji lagi niat untuk mendesain BRIN beroperasi seperti perusahaan holding," kata Megawati.

"Ingat, BRIN adalah badan negara, yang dibiayai APBN. Sekali lagi, tidak boleh profit oriented. Dana yang masuk dari BUMN  dalam negeri, maupun dari luar, tentu tak bisa selonong boy ke dalam BRIN, tidak bisa tanpa mekanisme yang telah diatur dalam sistem keuangan negara kita," tambah Megawati.

Megawati juga mengatakan kalau dirinya mendapat informasi BRIN akan dioperasikan dengan konsep seperti PTN Badan Hukum. Silakan baca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan perguruan tinggi dioperasikan dengan model Badan Hukum Milik Negara. Putusan MK tersebut menjadi dasar UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Sebaiknya lakukan riset hukum dengan cermat, apakah UU Sisnas Iptek mengamanatkan hal yang sama dengan UU Pendidikan Tinggi yang berskema PTNBH. Jika tidak, sudah dapat saya pastikan, apabila BRIN beropersi dengan skema seperti PTNBH, jelas akan ada gugatan ke MK," kata Megawati.

Megawati juga mengingatkan kedaulatan adalah hal prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Tentu saja, hal ini juga berlaku dalam arah pembentukan BRIN.

"Kemitraan Iptek dengan luar negeri harus dipastikan menjamin terjadinya alih teknologi, dengan tetap berpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas aktif," tegas Megawati.



Sumber: BeritaSatu.com