Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Kebijakan Pemeriksaan Saksi, Pimpinan KPK Tetap Berbasis Legitimasi Hukum

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:38 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengubah kebijakan tentang pemeriksaan saksi. Dalam kebijakan itu, nantinya penyidik harus meminta izin dulu kepada pimpinan KPK untuk memanggil seseorang yang ingin diperiksa sebagai saksi.

Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, kebijakan baru pimpinan KPK ini tetap dalam basis legitimasi hukum. Secara hukum, kata dia, pimpinan KPK tetap penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum di bidang penindakan korupsi, termasuk kebijakan prosesual di bidang penyidikan dan penuntutan yang di dalamnya mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemeriksaan saksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK yang baru, kata Indriyanto, pimpinan KPK tetap sebagai penyidik dan penuntut umum.

“Ada pihak yang keliru memahami artifisial tentang hilangnya Pasal 21 Ayat 4 UU KPK yang lama, bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Dampaknya, terkesan ada pemahaman yang salah di publik atas peran KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Indriyanto di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dia mengingatkan, eksistensi pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum sebaiknya dipahami secara bijak dan seutuhnya. Eksistensi itu jangan malah dimaknai secara parsial, sehingga bisa terkesan provokatif.

“Memahami UU KPK yang baru ini facet antara hukum pidana dengan hukum administrasi negara dan juga dengan hukum tata negara. Jadi, ini tidak bisa dibaca secara artifisial dan parsial saja, melainkan harus dimaknai dengan pemahaman seutuhnya. Sebab, pasal-pasal ini saling berkaitan pemaknaannya secara interdisipliner keilmuan,” ujar Indriyanto.

Guru besar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana itu menambahkan, dari sisi filosofi yuridis, pemahaman mengenai isu interdisipliner sebagai facet antara hukum pidana dan hukum administrasi negara (HAN) berarti pimpinan adalah pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum dalam lingkup tupoksi di bidang penindakan pemberantasan korupsi.

Karena itu, jabatan Deputi Penindakan KPK berikut penyidik di bawahnya harus dimaknai sebagai pelaksana teknis atas pengendali kebijakan penegakan hukum, dalam lingkup tupoksi di bidang penindakan pemberantasan korupsi.

Dia mencontohkan, dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, komposisi KPK meliputi Dewan Pengawas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK.

“Memang benar tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, namun Pasal 6 huruf e dan f menyatakan KPK, salah satu komposisi KPK adalah pimpinan, bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Dalam pemahaman ini, pimpinan KPK juga adalah penyidik, penuntut, dan pelaksana eksekusi,” kata Indriyanto.

Dilihat dari sisi kompetensi, kata dia, tidak mungkin pimpinan KPK yang bukan dari unsur Polri atau Kejaksaan berposisi sebagai penyidik. Sebab, apabila sebagai penyidik, maka pimpinan KPK harus mengikuti persyaratan ikut dan lulus pendidikan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan (Pasal 45A revisi) sehingga tidak sesuai atau memang dieksepsionalkan dengan tingakatan pimpinan secara organisatoris.

“Jadi, pimpinan KPK, walau tidak tercantum eksplisit, tetap sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum yang harus diartikan secara hukum administrasi negara bahwa secara ex officio, status pimpinan KPK tetap sebagai penyidik dan penuntut umum. Karena itu, kebijakan penindakan hukum, termasuk kebijakan prosesual pemeriksaan saksi, menjadi domain pimpinan KPK,” katanya.

Indriyanto juga menjelaskan, dengan pemahaman tersebut, kewenangan pimpinan tetap yang menentukan dapat atau tidak laporan masyarakat berstatus sebagai penyelidikan hingga penetapan tersangka. Artinya, pimpinan KPK tetap berhak menandatangani surat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam bentuk administrasi penindakan hukum.

“Inilah makna facet hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam menjawab polemik tersebut,” ujarnya.

Indriyanto memahami adanya misinterpretasi atas pemahaman pasal per pasal UU KPK yang baru. Namun, kata dia, yang terpenting jangan sampai pasal-pasal yang ada diartikan secara a contrario, sehingga mengandung pemahaman yang tidak perspektif, tendensius, dan justru menimbulkan misleading opinion.

Justru, dengan adanya UU KPK yang baru, pimpinan KPK tetap memiliki legitimasi hukum sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi dari muruah kewenangannya atas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pelaksana eksekusi penetapan/putusan pengadilan.

“Oleh karena itu, sangat tidak benar pendapat yang mengatakan seolah pimpinan KPK kehilangan muruah, turut campur prosesual, dan kehilangan kewenangan sebagai penyidik atau penuntut umum. Operasionalisasi pimpinan KPK dalam status dan eksistensi sama dengan UU KPK yang lama,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Andi Merya diketahui ditangkap KPK dalam OTT kemarin.

NASIONAL | 22 September 2021

Jika Muncul Klaster Covid-19, Gibran Akan Tutup Sekolah

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan langsung menutup sekolah jika muncul klaster Covid-19 akibat kegiatan pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 22 September 2021

Nadiem Belajar dan Dengar Curhat Orang Rimba

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendengarkan curhat dari anak-anak Orang Rimba Suku Anak Dalam, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB. Jokowi meminta mahasiswa turut menggerakan masyarakat agar mau divaksin.

NASIONAL | 22 September 2021

Tangkap Bupati Kolaka Timur, KPK Juga Sita Uang

KPK menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan sejumlah pihak dalam OTT Selasa (21/9/2021). Tak hanya menangkap Andi Merya, KPK juga menyita uang.

NASIONAL | 22 September 2021

Jokowi Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah

Jokowi menyatakan keseriusannya untuk memberantas mafia tanah di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Tetapkan 16 Hari Libur Nasional Tahun 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2021

Standardisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional

Pengelolaan pendidikan nasional sejatinya tetap membutuhkan standar yang jelas dan terukur, tidak hanya tertib administrasi, melainkan juga pada perbaikan mutu.

NASIONAL | 22 September 2021

Gelar Workshop, BPK Samakan Pemahaman Konsep Foresight

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang dalam proses finalisasi untuk menyelesaikan Foresight BPK pertama.

NASIONAL | 22 September 2021

Diisolasi, Irjen Napoleon Hanya Boleh Keluar Sel untuk Kepentingan Penyidikan

Bareskrim Polri mengisolasi Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga menganiaya M Kace. Napoleon hanya boleh keluar sel isolasi untuk kepentingan penyidikan.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

NASIONAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings