Ketua KPU Dicecar KPK soal Aliran Duit Terkait PAW Caleg PDIP

Ketua KPU Dicecar KPK soal Aliran Duit Terkait PAW Caleg PDIP
Ketua KPU Arief Budiman seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / JAS Selasa, 28 Januari 2020 | 23:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui sempat ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai aliran dana terkait proses Pergantian Antarwaktu (PAW) caleg PDIP. Arief mengklaim tidak menerima apapun terkait proses tersebut.

"Nggak (ditanya soal pengetahuan mengenai aliran suap Wahyu). Cuma saya ditanya Pak Arief terima juga enggak, haha, saya bilang enggak lah," kata Arief usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Arief pada hari ini diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proses PAW caleg PDIP yang menjerat mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pemeriksaan terhadap Arief dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka kader PDIP Saeful Bahri.

Dalam pemeriksaan ini, Arief mengaku dicecar penyidik dengan sekitar 22 pertanyaan. Materi pemeriksaan, kata Arief masih seputar tugas dan kewenangannya sebagai Ketua KPU. Selain itu, Arief juga dicecar penyidik mengenai hubungannya dengan Wahyu Setiawan dan Komisioner KPU lainnya.

"Terkait dengan relasi saya kepada Pak Wahyu, cara kerja saya, Pak Wahyu dan para anggota KPU," katanya.

Arief juga dicecar mengenai respons KPU terkait permintaan PDIP agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019. Arief mengklaim, keputusan KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR telah sesuai aturan yang berlaku. Keputusan itu pun telah disampaikan KPU kepada PDIP.

"Siapapun bisa mengajukan PAW, tetapi pengajuan itu diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami memproses sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Arief mengklaim tidak pernah berbicara dengan Wahyu mengenai proses PAW Harun Masiku yang kini berstatus tersangka dan menjadi buronan KPK. Dalam rapat-rapat pembahasan pun, Wahyu tak ngotot mendorong nama Harun untuk ditetapkan sebagai anggota DPR PAW. "Enggak, enggak ada. Enggak ada," kata Arief.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR.

Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta. Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah "hilang ditelan bumi". Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.

Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

Bahkan, seorang warga mengaku melihat Harun mendatangi rumah istrinya di Perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. 



Sumber: Suara Pembaruan