Gubernur Banten Akan Pertahankan Pegawai Honorer
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Gubernur Banten Akan Pertahankan Pegawai Honorer

Jumat, 24 Januari 2020 | 19:31 WIB
Oleh : Laurens Dami / CAH

Serang, Beritasatu.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan dirinya siap melawan kebijakan pemerintah pusat terkait rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer. Dia mengatakan akan tetap mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Menurut Wahidin kebijakan penghapusan pegawai honorer sama halnya membunuh masa depan mereka beserta keluarga mereka. Bahkan Gubernur Wahidin justru ingin mengangkat para pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya, nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji, ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK-nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” tegas Gubernur kepada wartawan pada Kamis (23/1/2020)

Wahidin menegaskan dirinya selaku gubernur tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut. Bahkan, jika para tenaga honorer diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.

Ribuan Pegawai Honorer Pemprov Banten Terancam Dirumahkan

“Cuma 18 persen dari APBD kita yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? Dimana-mana 40-50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita. Coba kalau daerah-daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya, intensitas pembangunan keren di Banten, berarti dana itu buat rakyat semua,” tegasnya.

Kendati kebijakan penghapusan tenaga honorer masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur Wahidin bersikap akan tetap mempertahankan tenaga honorer.

“Terlepas dari rencana pemberlakuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Jadi masih dibutuhkan (tenaga honorer), di samping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,” ujarnya

Gubernur menambahkan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi dengan pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

Di Pemprov Banten sendiri terdapat sekitar 15 ribu pegawai honorer. Sebanyak 6.326 orang bekerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten dan sisanya bekerja sebagai guru di SMK/SMA sederajat.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RS Sulianti Saroso Rawat Pasien Suspect Korona

Rumah sakit tengah melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi suspect.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Dirjen Imigrasi Bantah Instruksi Yasonna Soal Harun Masiku

Bantahan dikemukakan Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie menanggapi pernyataan koalisi antikorupsi yang menduga adanya instruksi dari Menkumham Yasonna Laoly.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Antisipasi Penyebaran Virus Korona Butuh Sinergi Kelembagaan

Perlu ada langkah sinergis dari pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus Korona ke Indonesia.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Satgas Antimafia Bola Limpahkan 6 Tersangka Pengaturan Skor ke Jaksa

Adanya dugaan pengaturan skor pertandingan sepakbola Liga III antara Perses Sumedang dan Persikasi Bekasi, 6 November 2019 lalu.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Presiden Perintahkan Menkes Awasi Virus Korona

Menurut Presiden, tindakan preventif dalam mencegah penyebaran virus Korona di Indonesia telah dilakukan.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Penuhi Kebutuhan Wisatawan, Sewa Sepeda Listrik Migo Hadir di Bali

Migo E-Bike kini dapat ditemukan di sejumlah kawasan pariwisata di Bali. Di antaranya Seminyak, Legian, Tuban, dan Sunset Road (Kuta) serta Pantai Sanur.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Dewan Pers Proses AMSI Jadi Anggota

Untuk bisa diterima menjadi anggota Dewan Pers, AMSI harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Polisi Selidiki Negara Rakyat Nusantara

Beredar sebuah video dimana ada seorang pria mengaku-ngaku Presiden Negara Rakyat Nusantara.

NASIONAL | 24 Januari 2020

PP Muhammadiyah: Vape Haram

Fatwa haram vape ini mencakup semua kriteria rokok elektrik.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Legislator Kalbar Inisiasi #GerakanTanamPohon

Tujuan kegiatan yaitu menghijaukan Indonesia, mereboisasi hutan yang dimulai di Melawi untuk merawat Borneo sebagai paru-paru dunia.

NASIONAL | 24 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS