Sikap Menkumham untuk KNPI Diapresiasi
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Sikap Menkumham untuk KNPI Diapresiasi

Jumat, 24 Januari 2020 | 12:29 WIB
Oleh : YS

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dipimpin Noer Fajrieansyah mengapresiasi pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Yasonna menginginkan adanya persatuan pemuda dengan bersatunya KNPI tanpa ada perpecahan lagi.

“Kami sangat mengapresiasi pernyataan Menkumham Yasona Laoly yang ingin mempersatukan pemuda dalam satu SK yang kebetulan saat ini SK yang dipegang oleh kami merupakan SK yang berkelanjutan dari KNPI didirikan pada tahun 1973,” ujar Ketua Bidang OKK DPP KNPI Zieko CH Odang dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Zieko menyampaikan, memang saat ini ada dua SK yang mengatasnamakan KNPI. Pertama SK atas nama KNPI dipimpin oleh Noer Fajrieansyah hasil kongres Bogor pada Januari 2019, kemudian SK atas nama DPP KNPI yang dipimpin oleh Abdul Azis.

“Sebulan setelah SK kami diterbitkan pada Januari 2019, kami para pihak yang memiliki legalitas atas nama KNPI menyatakan niat ingin adanya persatuan untuk kepentingan pemuda Indonesia ke depannya,” ujar Zieko.

“Niat kami akhirnya diapresiasi oleh Kemkumham sehingga untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi oknum mengatasnamakan KNPI yang mencoba memecah belah pemuda, maka setiap pengajuan SK Kemkumham baru yang menggunakan unsur nama KNPI akan tertolak oleh sistem online Kemkumham. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama pada pertemuan sebelumnya antara Abdul Azis dan Noer Fajrieansyah yang telah difasilitasi oleh Menkumham Yasonna H Laoly,” terang Zieko.

“Adapun informasi simpang siur yang disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang menyampaikan SK kami dibekukan ataupun dicabut merupakan informasi hoaks yang mempunyai konsekuensi hukum apabila tetap disampaikan. Apabila mau mengecek silakan cek barcode SK Menkumham KNPI milik azis maupun KNPI Fajrie” ujar Zieko.

Apa yang disampaikan Zieko ini sekaligus menanggapi pernyataan Haris Pertama Cs beberapa waktu lalu. Pihaknya yang selama ini tetap membuka pintu komunikasi karena KNPI merupakan milik semua pemuda yang ingin berkontribusi untuk kemajuan pemuda Indonesia.

“Kami pimpinan KNPI yang memiliki legalitas memang telah menjalankan rapat untuk mengatur skema persatuan beberapa kali, untuk Harris meskipun tidak mempunyai unsur legalitas dalam bentuk apapun tetap kami akan libatkan dengan tangan terbuka apabila ia memiliki niat untuk persatuan pemuda,” terang Zieko.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan, pihaknya telah memblokir terhadap Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan kepengurusan DPP KNPI Noer Fajrieansyah.

Pernyataan Yasonna ini sekaligus meluruskan informasi bahwa pihaknya membekukan kepengurusan DPP KNPI Noer Fajrieansyah.

“Tidak (membekukan) tapi memblokir, sekarang ada sengketa di Pengadilan,” kata Yasonna.

Pasalnya, Yasonna menginginkan KNPI sebagai wadah organisasi-organisasi pemuda hanya satu tanpa ada dualisme. “Kita sedang pelajari, sebaiknya KNPI kita satukan,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum KNPI Haris Pertama menyampaikan, dirinya bersama jajaran pengurus telah melakukan pertemuan dengan Menteri Yasona di kantornya.

Dalam pertemuan itu, sambung Haris, pihaknya memberikan fakta-fakta dan bukti hasil kongres yang diserahkan oleh DPP KNPI periode 2015-2018 kepadanya.

“Semua, bukti hasil. Jalannya sidang dan pengakuan kalah Noer Fajri,” ujar Haris.



Sumber: PR/Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KNPI Kubu Haris Beberkan Fakta Kongres ke Menkumham

“Kami memberikan fakta-fakta dan bukti hasil kongres yang diserahkan oleh DPP KNPI periode 2015-2018."

NASIONAL | 24 Januari 2020

KY Apresiasi DPR Setujui 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA

KY menghormati keputusan Komisi III DPR meski ada calon yang tidak disetujui untuk diangkat menjadi hakim agung dan hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Praperadilan Ditolak, Suami dari Polwan yang Diduga Selingkuh Tetap Cari Keadilan

Gugatan diajukan karena diduga ada yang tidak beres dalam penghentian penyidikan.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Dua Komisioner KPU Penuhi Panggilan KPK

Dalam kasus itu sendiri, KPK telah menetapkan empat orang tersangka

NASIONAL | 24 Januari 2020

Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK

Hasto menyampaikan kehadirannya di KPK sebagai salah satu bentuk tanggung jawab.

NASIONAL | 24 Januari 2020

1.500 Personel Gabungan Amakan Perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Kalbar

Polda Kalbar terjunkan 1.500 personel gabungan amankan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2020 di Kalbar.

NASIONAL | 24 Januari 2020

Benny Tjokro: MTN Hanson Sudah Lunas 2016 dan Tak Miliki Utang ke Jiwasraya

Bob juga membantah adanya permainan terkait kejatuhan saham Hanson.

NASIONAL | 24 Januari 2020

BNPT: Kikis Benih Radikalisme dengan Tingkatkan Wawasan Kebangsaan

Diharapkan, mahasiswa yang menjadi tumpuan masa depan bangsa tidak terpapar oleh radikal terorisme karena dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Berada di Indonesia, Harun Masiku Hadiri Peresmian Kantor Imigrasi

Harun Masiku berada di Indonesia saat menghadiri peresmian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Hambat Pencairan Anggaran Pilkada

Kemdagri terus melakukan monitor terhadap realisasi anggaran pilkada yang sudah disepakati Pemda dengan penyelenggara pemilu.

NASIONAL | 23 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS