Logo BeritaSatu

Praperadilan Ditolak, Suami dari Polwan yang Diduga Selingkuh Tetap Cari Keadilan

Jumat, 24 Januari 2020 | 11:54 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Bogor, Beritasatu.com – Rico S yang juga warga Bogor, Jawa Barat, terus berupaya mencari keadilan karena dugaan perselingkuhan istrinya Ipda SD, seorang polisi wanita (polwan) di jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bogor Kota. Langkah itu dilakukan setelah Pengadilan Negeri (PN) Bogor menolak gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan oleh jajaran Polres Bogor Kota.

Rico, melalui kuasa hukumnya Tumpal Sihaloho dan Mahfuzin Ritonga, masih mempertanyakan tindak lanjut penyidikan oleh polisi sebagai upaya mencari keadilan atas dugaan pelanggaran hukum yang sudah terjadi. Apalagi, penolakan dalam gugatan praperadilan di PN Bogor pada Desember 2019 lalu tersebut dikhawatirkan semakin mengaburkan pokok persoalan yang dilakukan Ipda DS.

“Gugatan yang kami ajukan karena kami melihat ada yang tidak beres dalam penghentian penyidikan terkait pelanggaran hukum dan kode etik oleh seorang polwan,” kata Tumpal dalam keterangan kepada SP baru-baru ini.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan kepada institusi Kepolisian RI (Polri), Polda Jawa Barat, dan khususnya Polres Bogor Kota, diajukan karena adanya penghentian penyidikan oleh Polres Bogor Kota terhadap SD yang diduga melakukan selingkuh dengan oknum polisi lain dan dinilai tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, terutama anak-anaknya.

Dijelaskan bahwa dengan sejumlah bukti yang cukup sudah ada proses pemeriksaan saksi untuk melakukan penyidikan. Namun dalam perjalanannya, muncul surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena dianggap tidak cukup bukti.
“Kejanggalan proses penyidikan itulah yang kami gugat dalam praperadilan. Semua bukti seperti rekaman CCTV dan bukti pemesanan hotel sudah diserahkan,” jelas Tumpal.

Dalam putusan praperadilan, yang diterima SP, Kamis (23/1), kuasa hukum Polres Bogor Kota, AKBP Sabur dan AKBP Kartiman Wiratno menilai SP3 yang dibuat Kasat Reskrim Polres Bogor Kota sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun gugatan yang diajukan adalah SP3 tersebut tidak sejalan dengan prinsip manajemen penyidikan tindak pidana. “Tidak ada hal yang perlu diperdebatkan terkait siapa yang berwenang melakukan penghentian penyidikan,” demikian keterangan kuasa hukum Polres Bogor Kota.

Selain itu, dugaan tidak transparan dalam proses penyidikan juga dibantah pihak Polres Bogor Kota. Padahal, menurut salah satu orang tua Rico, kejanggalan tersebut sangat jelas jika mengikuti proses munculnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) yang sejak awal menilai bukti permulaan sudah cukup. Untuk itu, Polri dan jajarannya seharusnya menegakkan kebenaran agar tidak mencemarkan nama baik institusi dan memegang teguh etika profesi.
“Kami terus berupaya untuk membuktikan ketidakberesan penyidikan dan mencari keadilan bagi anak dan cucu-cucu yang masih membutuhkan perhatian,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Nasdem Capreskan Anies, Airlangga Sebut Golkar Fokus KIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024

NEWS | 5 Oktober 2022

Usut Tragedi Kanjuruhan, TGIPF Mulai Terjun ke Malang

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mulai terjun ke lapangan dalam rangka mengusut tragedi Kanjuruhan

NEWS | 5 Oktober 2022

Pesparani Katolik II Siap Digelar di Kupang

Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Tingkat Nasional II siap digelar di Kupang pada 28 - 31 Oktober 2022 mendatang

NEWS | 5 Oktober 2022

Segera Disidang, Pengacara Harap Bharada E Bisa Bebas

Pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Ronny Talapessy mengungkapkan harapannya menjelang persidangan yaitu bisa bebas

NEWS | 5 Oktober 2022

Jokowi: MK Pilar Utama Penegakan Keadilan Konstitusional

Jokowi mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pilar utama dalam menegakkan constitutional justice (keadilan konstitusional)

NEWS | 5 Oktober 2022

Deputi Pencegahan KPK Diadukan ke Dewas, soal Apa?

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK

NEWS | 5 Oktober 2022

Kesal Penggugat Tak Hadir, Artis Jessica Iskandar Ngamuk di PN Jaksel

Artis Jessica Iskandar tak bisa membendung kekesalannya kepada penggugatnya, Christopher Steffanus Budianto atau Stefan karena tak hadir di PN Jaksel

NEWS | 5 Oktober 2022

63,8 Juta Orang di Indonesia Terima Vaksinasi Dosis Ketiga

Sebanyak 63.823.506 orang Indonesia dari kelompok masyarakat umum sudah menerima vaksinasi dosis ketiga per hari ini.

NEWS | 5 Oktober 2022

Koperasi MMSI Ajak Anggotanya Wujudkan Transformasi Digital 4.0

Koperasi Maju Makmur Sejahtera Indonesia (MMSI) mengajak anggotanya untuk wujudkan transformasi digital 4.0.

NEWS | 5 Oktober 2022

Jumat, Polisi Panggil Baim Wong dan Paula Verhoeven

Polisi telah mengagendakan pemanggilan terhadap pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven terkait kasus prank polisi

NEWS | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Iklan Digital Menjadi Pengubah Ekosistem Industri <em>Startup</em><em></em>

Iklan Digital Menjadi Pengubah Ekosistem Industri Startup

EKONOMI | 16 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings