Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Hambat Pencairan Anggaran Pilkada

Kamis, 23 Januari 2020 | 22:25 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan sanksi terberat bagi kepala daerah yang enggan mencairkan atau menghambat pencairan anggaran Pilkada Serentak 2020. Sanksi yang dimaksud Tito adalah pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Agenda nasional ini harus dilaksanakan juga, disukseskan juga oleh pemerintah daerah. Sanksi itu adanya pada UU itu, UU 23/2014, mulai teguran sampai ke pemberhentian sementara bisa diberlakukan," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Tito menegaskan bahwa Pilkada adalah strategi nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah. Meskipun ada sanksi pemberhentian, kata dia, pihaknya akan mengedepankan dialog dengan kepala daerah untuk memastikan pencairan anggaran pilkada.

"Kan kita nggak ingin sampai seperti itu. Kita ingin agar semuanya bisa dilakukan dengan cara-cara dialog yang lebih soft," ungkap dia.

Baca juga: KPU: Anggaran Pilkada Serentak 2020 Sebesar Rp 9,9 Triliun

Kemdagri, kata dia, terus melakukan monitor terhadap realisasi anggaran pilkada yang sudah disepakati Pemda dengan penyelenggara pemilu.

"Kita akan proaktif, kami memiliki sistem monitoring anggaran di Dirjen Keuda (Keuangan Daerah). Kami bisa melihat apakah daerah-daerah tersebut menganggarkan untuk itu, berapa yang dicairkan, dan lain-lain. Nanti akan kita monitor, kalau saya lihat kok ini tidak dicairkan, ada masalah, kita akan tanya kenapa tidak dicairkan," jelas dia.

Selain proaktif, kata Tito, pihaknya akan responsif menunggu komplain dari penyelenggara pemilu yang anggaran Pilkadanya tak kunjung dicairkan. Jika ada komplain, kata dia, Kemdagri akan segera menindaklanjuti komplain tersebut.

"Kalau ada itu, kami akan dorong pemda yang bersangkutan untuk memenuhi sesuai dengan perjanjian naskah hibah," tegas dia.

Diketahui, KPU mengajukan anggaran Pilkada kepada 270 pemda peserta Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 11 triliun. Namun hanya Rp 9,9 triliun yang disetujui para pemda dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020. Hingga 10 Januari 2019, anggaran yang cair baru menyentuh angka Rp 444 miliar.

Baca juga: KPU: Pemangkasan Anggaran Bisa Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2020

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman memaklumi jika pencairan anggaran Pilkada baru mencapai Rp 444 miliar. Menurut dia, hal tersebut bukan berarti pemda tidak mencairkan, tetapi mencairkan anggaran itu secara bertahap, dari tahap satu sampai tiga.

"Ada pencairan tahap pertama, kedua, ketiga begitu. Di beberapa daerah berbeda-beda kebutuhan anggarannya, maka mereka mencairkan sesuai dengan term yang disepakati, sesuai dengan yang diatur NPHD yang ditandatangani," pungkas Arief.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021

Prihatin Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, PSI: Menyedihkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin terhadap ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

NASIONAL | 25 September 2021

Bupati Pegunungan Bintang Dampingi Nakes Gerald Sokoy ke Sentani

Bupati Pegunungan Bintang (Pegbin) Spei Yan Bidana, mendampingi tenaga kesehatan (nakes) Gerald Sokoy yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kiwirok ke Sentani

NASIONAL | 25 September 2021

Sepekan, Gunung Merapi Luncurkan 141 Guguran Lava

Gunung Merapi meluncurkan guguran lava 141 kali selama sepekan, 17-23 September 2021.

NASIONAL | 25 September 2021

Jokowi Unggah Video Kisah Mantan Sopirnya Suliadi di Solo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan video mengenai kisah mantan sopirnya di Solo, Jawa Tengah, Suliadi

NASIONAL | 25 September 2021

Mahfud MD Perintahkan Aparat Tingkatkan Pengamanan di Rumah Ibadah

Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan di rumah ibadah.

NASIONAL | 25 September 2021

2 Perguruan Tinggi Indonesia Masuk Daftar Program Studi MBA Terbaik Dunia

Program Magister Manajemen-Binus Business School menempati klaster peringkat 201-250 bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

NASIONAL | 25 September 2021

Ini Rekomendasi Satgas Covid-19 Saat Menonton Langsung PON XX Papua

Pemerintah berupaya memitigiasi risiko penularan Covid-19 dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

NASIONAL | 25 September 2021

Jelang PON, BNPB Kirimkan 350.000 Masker ke Kabupaten Mimika

BNPB akan mengirimkan 350.000 masker pada tempat-tempat penyelenggaraan PON XX di wilayah Kabupaten Mimika.

NASIONAL | 25 September 2021

Polri: Ada 6 Calon Tersangka Dugaan Penganiayaan M Kace, Salah Satunya Napoleon

Ada enam calon tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kace atau Muhammad Kece, salah satunya Irjen Pol Napoleon Bonapart

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Timnas Brasil


# Kripto


# Pembakaran Mimbar Masjid



TERKINI
Dua Film Indonesia Ramaikan Beijing International Film Festival 2021

Dua Film Indonesia Ramaikan Beijing International Film Festival 2021

HIBURAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings