Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pencegahan Korupsi Tak Hanya Tergantung KPK

Kamis, 23 Januari 2020 | 20:16 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menilai, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada lembaganya.

Menurut Syamsuddin, KPK hanya salah satu lembaga untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia.

"Kita tidak bisa berpusat hanya pada pendekatan penyelesaian secara hukum. Kita juga tidak mungkin selamanya hanya bergantung pada KPK. KPK itu hanya salah satu saja. Apalagi KPK dengan tanggung jawab yang luar biasa," ujar Syamsuddin di acara rilis hasil Corruption Perception Index (CPI), di Auditorium Sequis Center Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Menurut Syamsuddin, pendekatan hukum melalui KPK dan lembaga penegak hukum lain tetap dijalankan untuk meningkatkan CPI Indonesia. Namun, bersamaan dengan itu, peningkatkan kualitas politik dan pemerintahan juga perlu dilaksanakan.

"Kita perlu meningkatkan kualitas politik dan pemerintahan kita ke depan supaya lebih akuntabel. Ini bukan jalan mudah, tetapi sebuah jalan yang sangat terjal dan sangat tidak mudah," katanya.

Dia menilai, salah satu yang perlu dibenah ke depan adalah partai politik yang merupakan episentrum dari politik.

Menurut Syamsuddin, sudah saatnya parpol menerapkan standar integritas sebagaimana telah disusun LIPI dan KPK.

"Sistem integritas partai politik ini mencakup lima elemen, yakni standar etik, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, sistem demokarsi internal dan keuangan partai politik. Ini sesuatu yang ideal dan menjanjikan korupsi akan mengecil atau minimal jika parpol melembagakan sistem integritas itu," katanya.

Pembenahan parpol, lanjut Syamsuddin, hanya menjadi ilusi belaka jika tidak disertai dengan regulasi negara untuk mengatur parpol. Saat ini, regulasi yang mengatur parpol adalah UU 2/2011 tentang Parpol.

"Yang mengejutkan, tenyata rancangan revisi UU Parpol itu tidak masuk dalam agenda prolegnas 2020. Ini menyedihkan sekali. Padahal ini adalah salah satu prasyarat untuk meningkatkan pendanaan parpol. Subsidi sia-sia jika tidak diimbangi perubahan signifikan parpol," tutur dia.

Selain itu, Syamsuddin juga menekan peran penting publik dan elemen masyarakat sipil untuk terus mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan terutama dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Menurut dia, suara publik dan masyarakat sipil akan mengingatkan dan menyadarkan pemerintah untuk menjalankan tugas tanpa ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Langkah Konkret Berbagai Pihak

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, pihaknya mendorong sejumlah langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan CPI Indonesia.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Presiden dan Pemerintah
a. Memperkuat integritas lembaga-lembaga yang bertanggungjawab pada pelayanan publik, pengawasan internal dan penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan).
b. Menutup kesenjangan antara regulasi dengan praktik penegakan hukum antikorupsi.
c. Mendukung dan melindungi masyarakat sipil dan media yang bebas dari tekanan dan ancaman pada pengungkapan korupsi.
d. Memperkuat dan menjadikan KPK independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi

2. DPR dan Partai Politik
a. DPR, Parpol dan politisi harus menempatkan dirinya bukan sebagai beban dalam pemberantasan korupsi dan justru menjadi bagian penting dalam menjalankan semua agenda antikorupsi untuk menciptakan politik dan demokrasi yang bermartabat.
b. Mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi secara politik, dengan mengurungkan segala kebijakan legislasi yang tidak berpihak pada penguatan gerakan antikorupsi dan sebaliknya harus aktif mengembangkan dan mendorong penguatan regulasi anti korupsi yang lebih progresif.
c. Partai juga dituntut untuk membenahi tata kelolanya agar organisasinya tidak menjadi kendaraan bagi para politisi korup. Perlu dipastikan agar seluruh fungsionaris dan kadernya memiliki komitmen antikorupsi yang kuat.
d. Partai politik terbuka dalam pelaporan pembiayaan politiknya, terutama setelah Pemilu serentak 2019 lalu dan juga menghadapi Pilkada serentak 2020

3. Komisi Pemberantasan Korupsi
a. Seluruh elemen organisasi di KPK diharapkan menjaga independensinya dengan menjunjung tinggi etik dan integritasnya. Penegakan etik dan integritas dilakukan dengan tidak membuka jalan bagi masuknya pengaruh dari kepentingan politik tertentu yang justru akan melemahkan agenda pemberantasan korupsi.
b. KPK harus memperkuat kapasitas dan kelembagaan dalam pencegahan dan penegakan hukum antikorupsi yang didukung penuh oleh semua elemen.
c. Menjadi trigger mechanism dalam melakukan koordinasi dan supervisi kepada aparat penegak hukum lain
d. Meningkatkan perannya sebagai koordinator sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai bagian dari upaya penguatan upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

4. Kalangan Swasta
a. Terus mengembangkan sistem antikorupsi secara internal dan menerapkan sistem kepatuhan pada sistem antikorupsi tersebut dengan menerapkan standar bisnis yang bersih, berintegritas dan antikorupsi.
b. Menghindarkan diri dari kemungkinan praktik pendanaan politik yang tidak akuntabel dalam konteks Pilkada serentak tahun 2020.

5. Masyarakat sipil dan Media
a. Secara aktif memperjuangkan jaminan kebebasan politik (hak atas informasi publik, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk berekspresi).
b. Secara aktif melakukan pengawasan terhadap proses-proses regulasi dan pembuatan kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan pengalokasian sumber daya publik, misalnya di proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan usaha dan kuota perdagangan.
c. Melakukan pendidikan anti korupsi untuk masyarakat luas dan mempromosikan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di berbagai bidang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB. Jokowi meminta mahasiswa turut menggerakan masyarakat agar mau divaksin.

NASIONAL | 22 September 2021

Tangkap Bupati Kolaka Timur, KPK Juga Sita Uang

KPK menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan sejumlah pihak dalam OTT Selasa (21/9/2021). Tak hanya menangkap Andi Merya, KPK juga menyita uang.

NASIONAL | 22 September 2021

Jokowi Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah

Jokowi menyatakan keseriusannya untuk memberantas mafia tanah di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Tetapkan 16 Hari Libur Nasional Tahun 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2021

Standarisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional

Pengelolaan pendidikan nasional sejatinya tetap membutuhkan standar yang jelas dan terukur, tidak hanya tertib administrasi, melainkan juga pada perbaikan mutu.

NASIONAL | 22 September 2021

Gelar Workshop, BPK Samakan Pemahaman Konsep Foresight

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang dalam proses finalisasi untuk menyelesaikan Foresight BPK pertama.

NASIONAL | 22 September 2021

Diisolasi, Irjen Napoleon Hanya Boleh Keluar Sel untuk Kepentingan Penyidikan

Bareskrim Polri mengisolasi Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga menganiaya M Kace. Napoleon hanya boleh keluar sel isolasi untuk kepentingan penyidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Teleperformance Indonesia Tanam 2.000 Bibit Mangrove di Pulau Semak Daun

Teleperformance Indonesia mendonasikan 2.000 bibit pohon Mangrove untuk melestarikan ekosistem pantai serta mencegah abrasi di wilayah Kepulauan Semak Daun.

NASIONAL | 22 September 2021

Jaksa Ungkap Penyuap Pejabat Pajak Orang Kepercayaan Bos Bank Panin Mu'min Ali

Veronika Lindawati yang diduga menyuap dua eks pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani merupakan orang kepercayaan bos Bank Panin, Mu'min Ali.

NASIONAL | 22 September 2021

Enggan Terbuai Penurunan, Polri Tetap Fokus Kendalikan Covid-19

Meskipun angka kasusnya mengalami penurunan yang signifikan, Polri enggan terbuai dalam mendukung penanganan Covid-19 di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Aktivis HAM di PBB: Jangan Biarkan Taliban Membodohi Kalian

Aktivis HAM di PBB: Jangan Biarkan Taliban Membodohi Kalian

DUNIA | 48 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings