ASN Pusat Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

ASN Pusat Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / YUD Selasa, 21 Januari 2020 | 21:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian/ lembaga tingkat pusat sepatutnya siap apabila dipindah ke Ibu Kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan akan berlangsung pada 2024.

"ASN ini harusnya kalau ada perintah dan pindah ke mana pun harus siap, namun ada kondisi-kondisi yang harus kami harus perhatikan. Jangan sampai nanti terpaksa pindah tapi tidak konsentrasi kerja kan repot," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Tjahjo menuturkan, IKN di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara memiliki konsep smart city atau kota pintar dan smart government atau pemerintahan cerdas. Menurut Tjahjo, ASN yang berada di IKN pun perlu menyesuaikan diri dengan konsep tersebut.

Di sisi lain, Tjahjo menjelaskan, pemerintah akan mengambil kekurangan ASN pusat dari Kaltim menyesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada. Hal ini untuk menutupi jika ada ASN yang memutuskan menolak dipindahkan.

"Harusnya ASN ditugaskan di mana saja harus siap dong. Kayak Anda kan jadi reporter di mana juga harus siap. Di seluruh wilayah NKRI harus siap bertugas. Cuma ini ibu kota baru supaya fokus kerjanya perlu dicek. Mungkin enggak istri atau suami yang beda kementerian/lembaga ikut dipindah ke sana," ucap Tjahjo.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan) sudah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN. Terdapat dua skenario yang disiapkan.

Pertama, berlaku bagi 182.462 pegawai negeri sipil (PNS). Angka ini berasal dari asumsi kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) dan bisnis proses sama dengan saat ini. Lalu, rekrutmen ASN baru prinsip zero growth.

Kedua, diterapkan kepada 118.513 PNS dengan usia maksimal 45 tahun. Angka ini berasal dari asumsi K/L dan bisnis proses beralih menjadi smart goverment, rekrutmen ASN baru prinsip zero growth 5 tahun ke depan.

Penyederhanaan Eselonisasi

Komite I DPD mendukung kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan eselonisasi di birokrasi. Ketua Komite I, Agustin Teras Narang berharap terwujud birokrasi yang netral, profesional, efektif dan efisien semata-mata untuk mendukung kinerja pemerintah.

Komite I juga meminta Kempan mempersiapkan daerah percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa pemerintah daerah. Teras menyampaikan itu saat Rapat Kerja Komite I dengan Menpan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Sementara itu, Tjahjo menjelaskan mekanisme pengalihan jabatan dilakukan dengan berbagai tahapan. Mulai dari identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja, termasuk pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak.

Selain itu juga pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi, dan penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi.

"Inilah yang kami inginkan satu tahun selesai, termasuk menyederhanakan tata caranya. Sekarang sudah mulai seperti Kempan, Kemkeu (Kementerian Keuangan), Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), tetapi yang paling penting adalah merubah pola pikir eselon," kata Tjahjo.



Sumber: Suara Pembaruan