2019, Penyalahgunaan Dana Desa di Papua Capai Rp 4,2 M

2019, Penyalahgunaan Dana Desa di Papua Capai Rp 4,2 M
Ilustrasi Dana Desa. ( Foto: Istimewa )
Robert Vanwi Isidorus / RSAT Jumat, 10 Januari 2020 | 07:34 WIB

Jayapura, Beritasatu.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua mencatat sepanjang 2019, terdapat lima kasus penyalahgunaan dana desa yang menelan kerugian negara hingga Rp 4,2 miliar.

Dirkrimsus Polda Papua Kombes Pol Ricko Taruna ketika di konfirmasi melalui Kasubdit Tindak Pidana Korupsi, Ajun Komisaris Besar Polisi Yohanes Agustiandaru, Kamis (9/1/2020) siang di Mapolda Papua mengatakan, lima kasus penyalahgunaan dana desa terjadi di Kabupaten Merauke, Asmat, Jayapura, Nabire, dan Kabupaten Keerom.

Menurut Yohanes, rinciannya terbanyak di Kabupaten Merauke dengan nilai Rp 1.820.195.295, disusul Kabupaten Asmat Rp 1.262.975.650, Kabupaten Jayapura Rp 764.403.592, Kabupaten Nabire Rp 337.927.000, dan terakhir Kabupaten Keerom Rp 70.000.000.

"Untuk penyalahgunaan dana desa terbanyak sejauh ini yakni berada di Kabupaten Merauke dan Asmat," kata Yohanes.

Dijelaskan, motif dalam kasus penyalahgunaan dana desa ini yakni untuk memperkaya diri sendiri.

"Ada dua faktor penyebab kasus penyalahgunaan dana desa yakni memperkaya diri sendiri, bahkan lebih uniknya adanya ketidakpahaman penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan itu seperti apa," ungkapnya.

Untuk kasus ini, sebut Yohanes, sebagian besar kepala kampungnya telah ditetapkan sebagai tersangka bahkan perangkat desa pun terlibat. Dikatakan, dalam rangka pengawasan dana desa pihaknya telah membangun koordinasi dengan beberapa pihak salah satunya aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Berdasarkan MoU ada pemulihan di mana pengembalian dana desa, namun apabila pemulihan itu tidak bisa dilakukan maka secara otomatis akan naik pada taraf penyelidikan oleh penyidik," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan