Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Vox Point Indonesia Minta Pimpinan KPK Canangkan Program 100 Hari Kerja

Kamis, 9 Januari 2020 | 23:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru harus berani mengumumkan target 100 hari kerja setelah dilantik pada 20 Desember lalu. Target itu terutama menyelesaikan kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan KPK periode sebelunya.

"Hal tersebut dimaksudkan agar publik secara jelas mengetahui bahwa pimpinan KPK periode 2019-2023 itu secara konkret dapat menangani persoalan korupsi di Indonesia. Pimpinan KPK yang baru harus mampu canangkan program 100 hari kerja, terutama menyelesaikan kasus lama yang sudah masuk meja KPK,” kata Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati dalam diskusi politik yang digelar DPN Vox Point Indonesia di Sanggar Prathivi Building, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Handojo mengingatkan bahwa publik menaruh harapan besar pada para komisioner KPK baru untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang belum diselesaikan oleh komisioner KPK sebelumnya. Dia menyebut janji para komisioner KPK baru agar bekerja profesional harus dapat dibuktikan dengan kerja nyata dan kerja cepat.

“Publik tentu saja berharap agar semua persoalan besar dapat diselesaikan. Yang dinantikan publik yakni bagaimana KPK fokus pada kasus-kasus yang memang buktinya sudah kuat yang belum terselesaikan, seperti E-KTP, BLBI, Bank Century dan perkara korupsi lainnya,” ujar Handojo.

Dia mengatakan kemampuan Komjen Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 ditunggu untuk mengusut kasus-kasus koorupsi hingga tuntas. Selain itu, efektivitas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK juga dinanti dalam menyelesaikan beberapa perkara tersebut.

“Kemampuan Pak Firli tak perlu diragukan apalagi beliau adalah mantan Deputi Penindakan KPK. Pengalamannya akan lebih mudah menyelesaikan persoalan dan kasus-kasus besar yang terjadi selama ini,” ungkap Handojo.

Handojo melanjutkan, publik harus menagih kemampuan Firli yang dipilih Komisi III DPR sebagai Ketua KPK. Permintaan Handojo terkait janji Firli yang mengatakan berani bertindak secara independen dan tak akan terpengaruh institusi asalnya, Polri, apabila terpilih menjadi komisioner KPK. Hal itu sesuai dengan lembaga KPK yang berkerja secara independen.

Untuk itu, Handojo meminta publik berperan aktif mengkawal para Komisioner KPK yang baru sehingga dapat bekerja sesuai harapan publik. “Terutama, juga pencegahan. KPK harus mampu memberikan pencegahan yang baik kepada masyarakat agar virus korupsi tidak menular ke berbagai lini kehidupan masyarakat,” kata Handojo.

Pada kesempatan yang sama Handojo mengapresiasi kerja pimpinan KPK dengan gelaran operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1) dan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di Jakarta, Rabu (8/1).

OTT terhadap Saiful adalah yang pertama setelah Firli Bahuri cs dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2019 lalu. Operasi tangkap tangan (OTT) Saiful IIlah diduga terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Sidoarjo sementara Wahyu Setiawan diduga terlibat transaksi suap.

Namun, Handojo mengatakan dengan adanya dua operasi tangkap tangan itu atau pun kasus lainnya bukan berarti membiarkan kasus lama di KPK terkatung-katung.

“Kita beri apresiasi kerja cepat KPK. Namun bukan berarti kasus lain di KPK dibiarkan saja. Semua harus bisa diselesaikan. Dan, yang paling penting adalah bukan saja OTT tapi bagaimana korupsi bisa turun. Untuk itu perlu sistem penguatan pencegahan dan penindakan dengan penengakan hukum,” kata Handojo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Nadiem Belajar dan Dengar Curhat Orang Rimba

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendengarkan curhat dari anak-anak Orang Rimba Suku Anak Dalam, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB. Jokowi meminta mahasiswa turut menggerakan masyarakat agar mau divaksin.

NASIONAL | 22 September 2021

Tangkap Bupati Kolaka Timur, KPK Juga Sita Uang

KPK menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan sejumlah pihak dalam OTT Selasa (21/9/2021). Tak hanya menangkap Andi Merya, KPK juga menyita uang.

NASIONAL | 22 September 2021

Jokowi Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah

Jokowi menyatakan keseriusannya untuk memberantas mafia tanah di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Tetapkan 16 Hari Libur Nasional Tahun 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2021

Standardisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional

Pengelolaan pendidikan nasional sejatinya tetap membutuhkan standar yang jelas dan terukur, tidak hanya tertib administrasi, melainkan juga pada perbaikan mutu.

NASIONAL | 22 September 2021

Gelar Workshop, BPK Samakan Pemahaman Konsep Foresight

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang dalam proses finalisasi untuk menyelesaikan Foresight BPK pertama.

NASIONAL | 22 September 2021

Diisolasi, Irjen Napoleon Hanya Boleh Keluar Sel untuk Kepentingan Penyidikan

Bareskrim Polri mengisolasi Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga menganiaya M Kace. Napoleon hanya boleh keluar sel isolasi untuk kepentingan penyidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Teleperformance Indonesia Tanam 2.000 Bibit Mangrove di Pulau Semak Daun

Teleperformance Indonesia mendonasikan 2.000 bibit pohon Mangrove untuk melestarikan ekosistem pantai serta mencegah abrasi di wilayah Kepulauan Semak Daun.

NASIONAL | 22 September 2021

Jaksa Ungkap Penyuap Pejabat Pajak Orang Kepercayaan Bos Bank Panin Mu'min Ali

Veronika Lindawati yang diduga menyuap dua eks pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani merupakan orang kepercayaan bos Bank Panin, Mu'min Ali.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Inggris Mulai Uji Coba Vaksin Penguat Multivarian Covid-19

Inggris Mulai Uji Coba Vaksin Penguat Multivarian Covid-19

DUNIA | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings