Pemerintah Mobilisasi Nelayan ke Natuna

Pemerintah Mobilisasi Nelayan ke Natuna
Ilustrasi nelayan. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YUD Senin, 6 Januari 2020 | 19:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan memobilisasi pengiriman nelayan ke perairanan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Langkah itu untuk menegakkan kedaulatan negara republik Indonesia di wilayah tersebut.

"Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura (Pantai Utara Jawa). Dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana," kata Menko Polhukam Mahfud MD saat menerima 110 nelayan Pantura di Kemko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Para nelayan itu akan segera dikirim ke perairan Natuna. Mereka akan dijaga dan dilindungi agar bebas melaut di Natuna.

"Intinya pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana. Nanti bagaimana perijinan, fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah, nanti biar dirembuk. Nanti akan diarahkan oleh Pak Rudianto di sini Bapak Deputi, yang secara langsung mengurusi masalah ini untuk kemenko dan nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian-Kementerian yang lain dengan pemda dan sebagainya," jelas Mahfud.

Dia menegaskan tugas melaut ke Natuna juga bagian dari membela negara ini agar kekayaannya tidak dicuri orang. Negara menjaga dan melindungi agar tidak ada yang menganggu.

"Saudara akan dilindungi oleh negara. Tidak akan ada tindakan tindakan fisik yang mengancam saudara. Yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," tegas Mahfud.

Dia menambahkan Presiden Jokowi telah menegaskan kedaulatan di Natuna. Pertama, saat awal-awal menjadi Presiden, Jokowi memimpin rapat di atas kapal di Natuna. Pada rapat itu ditegaskan bahwa tidak sejengkal bataspun, dimasuki tanpa izin dan persetujuan pemerintah. Hal itu karena Natuna adalah wilayah sah dari Republik Indonesia.

Kedua, tahun lalu, Presiden Jokowi memerintahkan agar memperkuat pengamanan terhadap Natuna. Hal itu sebagai bentuk kehadiran negara. "Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu, peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri di sana," tutup Mahfud. 



Sumber: Suara Pembaruan