Menlu Tegaskan Tiongkok Melanggar Batas Laut Indonesia

Menlu Tegaskan Tiongkok Melanggar Batas Laut Indonesia
Retno Marsudi. ( Foto: Antara )
Robertus Wardy / FER Jumat, 3 Januari 2020 | 15:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, mengemukakan, Tiongkok telah melanggar batas laut Indonesia atau yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Natuna, propinsi Kepulauan Riau. Atas pelanggaran itu, Indonesia telah melakukan protes.

Tiongkok Klaim Perairan Natuna, TNI Siaga Alutsista Perang

"Telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno dalam konferensi pers usai rapat khusus mengenai kawasan Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Rapat dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Tampak hadir Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Bakmla Laksdya Achmad Taufieqoerrochman, dan Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto.

Retno menjelaskan, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) tahun 1982. Tiongkok merupakan salah satu negara yang terikat pada Unclos tersebut.

"Merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari Unclos tahun 1982 itu," tegas Retno.

Soal Kapal Ikan ke Natuna, Indonesia Protes Tiongkok

Retno menambahkan, Indonesia tidak pernah akan mengakui "Sembilan Garis Putus-putus" atau Nine-Dash Line yang diklaim sepihak oleh Tiongkok. Pasalnya, klaim itu dinilai tidak punya dasar hukum internasional.

Indonesia berpegang pada Unclos tahun 1982. Di sisi lain, tahun 2016 lalu, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan, klaim Sembilan Garis Putus-Putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak mempunyai dasar historis.

"Rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut. Dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," tutup Retno.



Sumber: Suara Pembaruan