UMKM Cokelat di Blitar Terkendala Pengurusan Sertifikasi Halal

UMKM Cokelat di Blitar Terkendala Pengurusan Sertifikasi Halal
Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, bersama Manager PT Kampung Coklat Blitar, Aksin, di sela kunjungan kerja (kunker) di Kampung Coklat di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (28/12/2029). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Amrozi Amenan / FER Sabtu, 28 Desember 2019 | 23:26 WIB

Blitar, Beritasatu.com - Pengurusan sertifikasi halal masih menjadi kendala bagi sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan Kampung Coklat Blitar.

Tous les Jours Gandeng Koperasi Cokelat

Direktur Utama PT Kampung Coklat Blitar, Kholid Mustofa, saat menerima kunjungan Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kampung Coklat, Sabtu (28/12/2029), mengatakan, ada sekitar 120 UMKM di Blitar yang menjadi binaan Kampung Coklat.

Selama ini, lanjut Kholid, mereka menghadapi kendala dalam pengurusan sertifikasi halal sehingga mereka minta agar bisa dibantu dan difasilitasi dalam memperoleh sertifikat halal disamping juga untuk pengurusan izin di BPOM.

"Karena perizinannya sangat lama, bisa satu sampai dua tahun. Mereka juga minta bantuan soal networking atau jaringan dalam proses penjualan pascaproduksi," kata Kholid.

Maxx Coffee Luncurkan Menu Baru Taste The Season

Lebih lanjut Kholid menjelaskan, Kampung Coklat mulai merintis usaha perkebunan cokelat sejak tahun 2004 dan mulai melakukan pengembangan usaha pada tahun 2014.

Saat ini, luas area kebun cokelat yang dikelolanya mencapai 4,8 hektare dengan berbagai fasilitas dan sektor usaha lainnya. Selain kebun cokelat, ada berbagai fasilitas lain sebagai wahana wisata yang bisa dikunjungi.

"Ada kebun minapolitan, kolam nila, kebun pisang, pabrik pengolahan cokelat, wahana bermain dan edukasi, galeri cokelat dan area foodcourt," jelas Kholid.

DPD Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Daerah

Menanggapi aspirasi tersebut, La Nyalla menyatakan akan membantu dan mengomunikasikan dengan instansi terkait.

"Harus kita dukung. Kalau UMKM semua perizinannya harus dipermudah. Tentunya ini akan bisa mempercepat mereka memacu produksinya untuk dipasarkan di luar Jawa Timur dan tidak menutup kemungkinan akan di ekspor juga," kata La Nyalla.



Sumber: Investor Daily