Presiden Jokowi Harus Lebih Peduli Aceh

Presiden Jokowi Harus Lebih Peduli Aceh
Para mantan komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, dan juga para Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) mengadakan pertemuan khusus di Meurerue, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, Senin, 23 Desember 2019. ( Foto: istimewa )
Iman Rahman Cahyadi / CAH Rabu, 25 Desember 2019 | 08:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Para mantan komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, dan juga para Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) mengadakan pertemuan khusus di Meurerue, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, Senin (25/12/2019). Pertemuan itu untuk membahas dan menyikapi butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan tegas bahwa pemerintah pusat diminta segera merealisasikan butir-butir MoU Helsinki yang sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan. Diantaranya masalah bendera, masalah ekonomi dan perbatasan wilayah.

Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono menilai hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. "Pernyataan sikap para mantan komandan GAM ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah pusat lebih peduli dan memberikan perhatian pada permasalahan yang terjadi di Aceh," ujar Suhendra di Jakarta, Rabu (25/12/2019).

Suhendra berharap pemerintah pusat agar sesegera mungkin menyelesaikan masalah Aceh terkait MoU Helsinki. Kalau pernyataan sikap para mantan komandan GAM ini tidak segera direspons pemerintah pusat, Suhendra khawatir akan timbul gejolak politik dan keamanan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.

"Seperti yang saya imbau berulang kali, seharusnya Presiden Jokowi segera mengadakan pertemuan khusus dengan Wali Nanggroe Aceh dan para pemangku kepentingan di Aceh untuk membahas butir-butir MoU Helsinki yang sudah 14 tahun tidak kunjung dipenuhi. Hal ini demi stabilitas politik dan keamanan di Aceh dan juga nasional," jelas Suhendra.

Suhendra percaya Presiden Jokowi mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang timbul di negeri ini, termasuk di Aceh. Namun Suhendra meyakini bahwa saat ini Presiden Jokowi tidak mempunyai informasi yang utuh dan akurat tentang masalah yang terjadi di Aceh, sehingga banyak masalah di Bumi Serambi Mekah itu belum tertuntaskan.

"Seharusnya lembaga intelijen negara atau orang-orang terdekat Presiden memberikan informasi A-1, sehingga Presiden Jokowi mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif tentang Aceh dan permasalahannya. Pernyataan tegas dari para mantan komandan GAM ini merupakan peringatan kuat bagi Presiden Jokowi bahwa penyelesaian masalah Aceh tidak bisa ditunda lagi," tandas Suhendra.



Sumber: BeritaSatu.com