Dorong Percepatan Pembangunan, DPD Perkuat Sinergi dengan Pemda

Dorong Percepatan Pembangunan, DPD Perkuat Sinergi dengan Pemda
Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattaliti, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Istri Almarhum Presiden ke-4 Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al Fatimah di Jalan Pondok Bambu, Bojonegoro, Minggu (22/12/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Amrozi Amenan / FER Minggu, 22 Desember 2019 | 23:55 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan beberapa lembaga lainnya, salah satunya dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dalam menghadapi situasi perlambatan ekonomi global.

La Nyalla Minta Anggota DPD Berikan Kinerja Terbaik

Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menuturkan, sinergi DPD dengan Pemda untuk memastikan semua paket kebijakan ekonomi pemerintah dapat terlaksana di lapangan. Sementara sinergi dengan Kadin yang meliputi berbagai ruang lingkup seperti asistensi, supervisi, fasilitasi dan mediasi terhadap para pelaku usaha di daerah agar pengusaha juga dapat merasakan manfaat kebijakan-kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah.

"Saya selalu tekankan kepada seluruh senator, bawa masalah-masalah di daerah ke Senayan, kita bantu solusinya. Kita bantu jalan keluarnya. Di situlah sejatinya peran DPD sebagai wakil daerah. Yaitu dengan memberi manfaat kepada daerah," kata La Nyalla dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Rencana Kerja DPD 2020, di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (22/12/2019) malam.

"Kita harus dapat memastikan, program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan di daerah. Dapat dirasakan oleh daerah dan dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah. Itu tugas utama kita sebagai senator," imbuhnya.

Ekonomi Jatim 2020 Diproyeksi Tumbuh 5,3%-5,8%

Menurut La Nyala, salah satu fungsi penting DPD dalam memajukan daerah adalah kewenangan untuk melakukan review dan harmonisasi, terhadap Raperda dan Perda. Pasalnya, jika melihat fakta di lapangan, ada Perda yang justru menjadi penghambat percepatan pembangunan di daerah atau menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha di daerah.

"Perizinan yang seharusnya sederhana dan cepat, menjadi lebih sulit dan lama karena adanya aturan-aturan tambahan melalui Perda. Ini yang harus kita review," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, La Nyalla juga memapaparkan capaian yang dicapai DPD sepanjang 2019, yakni sejak Januari hingga Desember. Bahwa, DPD telah mengasilkan 39 keputusan, yang terdiri dari 5 Rancangan Undang-undang (RUU), 2 Pandangan Pendapat, 4 pertimbangan, 19 hasil pengawasan, 1 usulan Prolegnas, 3 Rekomendasi dan 5 Pertimbangan terkait anggaran.

"Saat ini, RUU inisiatif DPD yang sedang dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah adalah RUU tentang Daerah Kepulauan. Kita berharap, RUU tersebut dapat segera diputuskan menjadi Undang-undang di tahun 2020. Sebab RUU tersebut penting untuk dapat mengurangi gap dan ketimpangan antar daerah," jelas La Nyala.

La Nyala menambahkan, untuk ke depan fungsi legislasi DPD akan diprioritaskan kepada RUU yang benar-benar bermanfaat bagi daerah.

"Begitu pula output dari pandangan, pertimbangan, pengawasan, dan rekomendasi DPD. Semuanya harus bermuara pada satu tolak ukur, yaitu membawa manfaat sebesarnya bagi kepentingan daerah," pungkas La Nyala.



Sumber: Investor Daily