Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

IPW: Pimpinan Baru Tak Akan Menjadikan KPK sebagai Pemadam Kebakaran

Rabu, 11 Desember 2019 | 22:35 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Firli Bahuri dkk tidak akan menjadikan KPK sebagai lembaga pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi. Menurut Neta, Firli menginginkan KPK bertindak preventif dan mampu melakukan deteksi dan antisipatif.

"Dengan demikian, koruptor tidak bagai jamur di musim hujan, Sukamiskin tidak dipadati koruptor, dan uang negara bisa diselamatkan sebelum dicolong para koruptor. Artinya, dalam konsepnya, Firli ingin mengembalikan KPK pada urutan tugas pokoknya," ujar Neta dalam diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" di Warung Upnormal Coffee Roaster, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Neta, hal tersebut telah ditegaskan Firli sebagai ketua baru KPK saat uji kepatutan di DPR yang menyatakan akan mengembalikan KPK ke dalam trek tugas pokoknya. Firli akan mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik, melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang berwenang melakukan pemberantasan, dan melakukan supervisi.

"Secara normatif, apa yang diinginkan Firli dkk juga sesuai amamat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 6, yang menyebutkan tugas KPK meliputi pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dan melaksanakan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap," jelas dia.

Lebih lanjut, Neta mengatakan tugas-tugas KPK tersebut tentunya tidak akan efektif tanpa bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh instansi dan elemen bangsa. Menurut dia, semua pihak perlu bersatu melakukan upaya pencegahan agar tidak ada lagi korupsi.

"Para hakim juga harus konsisten dalam menjatuhkan hukuman. Sebab, pada 2017 hingga 2018, lebih dari 100 koruptor divonis ringan oleh hakim, yakni di bawah 2,5 tahun penjara. Selain itu, tidak pernah ada koruptor yang divonis mati. Padahal, Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor memungkinkan untuk itu. Anehnya, para hakim tidak pernah menggunakan pasal tersebut," kata dia.

Padahal, kata Neta, jika semua pihak konsisten dan aparatur penegak hukum satu kata dengan perbuatan, korupsi bisa diberantas dan dikurangi. Menurut dia, kalau korupsi bisa ditekan, maka anggaran pembangunan lebih bisa diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat, iklim usaha bisa terbangun, serta lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

"Selain sinergi, semua pihak juga ke depan perlu mengawasi kinerja KPK agar konsisten dan tidak melenceng serta tidak diperalat pihak tertentu," tutur Neta.

Neta juga berharap pemerintah segera mengeluarkan setidaknya empat peraturan pemerintah (PP) sebagai penjabaran UU KPK hasil revisi. Empat PP tersebut akan mengatur tugas pokok, kedudukan, peran, kewenangan pimpinan KPK; sistem organisasi tata kerja KPK; SDM KPK beralih status menjadi ASN; dan sistem penggajian pegawai KPK

"PP ini yang menjadi perangkat dan daya dukung agar KPK bisa dikonsolidasikan. Bagaimana KPK bisa berlari cepat memberantas korupsi, jika lembaga itu tidak bisa dikonsolidasikan," ujar Neta.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan lima orang pimpinan KPK periode 2015-2019, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Saut Situmorang, Basaria Pandjaitan, dan Alexander Marwata akan berakhir pada 20 Desember 2019. Mereka akan digantikan pimpinan KPK periode 2019-2023, yaitu Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Alexander Marwata.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Firli dkk Harus Koreksi secara Total Pelaksanaan Tugas KPK

Firli cs diharapkan mampu mengefektifkan tugas pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang selama 15 tahun usia KPK gagal terwujud.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Wali Kota Serang Tegur ASN Tinggalkan Acara Pengajian

Dalam video Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mencegah sejumlah ASN yang hendak keluar gerbang.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Dua Inovasi Layanan Publik OPD Kota Tegal Raih Penghargaan

Dua inovasi layanan publik milik OPD Kota Tegal yakni Dinkes dan Disdukpencapil raih penghargaan di bidang pelayanan publik.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Indeks Kerukunan Beragama Naik

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019 mengalami kenaikan berdasarkan survei dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemag.

NASIONAL | 11 Desember 2019

BNN Sebut Medan Sebagai Gudang Narkoba di Indonesia

Deputi Bidang Pemberantasan BNN menyebut bahwa Kota Medan merupakan salah satu pusat gudangnya narkoba di Indonesia.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Tol Cisumdawu Terkendala Pembabasan Lahan

Saat ini progres pembangunan tol Cisumdawu untuk seksi 2 sudah mencapai 76 persen.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Jokowi Ingin Riset Lebih Terarah dan Saling Terkoneksi

Jokowi menyatakan agenda riset perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK

KPK berharap masa jeda tersebut dihitung setelah mantan koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pemkab Lima Puluh Kota Tetapkan Tujuh Hari Tanggap Darurat

Selama masa tanggap darurat 10-16 Desember 2019, penanganan korban menjadi prioritas.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pembebasan Lahan Akses Jembatan Musi IV Tertunda Dua Tahun

Pembebasan lahan akses menuju Jembatan Musi IV tertunda hingga dua tahun.

NASIONAL | 11 Desember 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS