Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Firli dkk Harus Koreksi secara Total Pelaksanaan Tugas KPK

Rabu, 11 Desember 2019 | 22:18 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pengawas Keuangan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus mengharapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru bisa mengoreksi total pelaksanaan tugas yang selama ini dianggap menyimpang. Menurut Petrus, Irjen Firli Bahuri cs memiliki momentum untuk melakukan koreksi tersebut dengan adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Revisi UU KPK kali ini harus dijadikan momentum bagi Firli dkk untuk membuat KPK tampil lebih digdaya dan taat asas," ujar Petrus dalam acara diskusi bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" di Warung Upnormal Coffee Roaster, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Selain Petrus, acara diskusi ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, yakni anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dan mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Chairul Imam.

Petrus berharap KPK di bawah kepemimpinan Firli mampu mengefektifkan dan mengefisiensikan tugas pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang selama 15 tahun usia KPK gagal diwujudkan. Padahal, UU memberikan KPK dengan lima tugas dan kewenangan besar, yaitu koordinasi, supervisi, penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), pencegahan tindak pidana korupsi, dan monitor.

"Dari lima tugas besar ini, yang menonjol dilaksanakan adalah hanya bidang penindakan. Sementara, empat bidang tugas lainnya nyaris tak terdengar. Tugas penindakan pun gagal dilaksanakan, karena banyak kasus besar mangkrak (tidak tuntas) diselesaikan oleh KPK. Belum lagi kasus-kasus besar yang mangkrak di Kepolisian dan Kejaksaan yang juga menjadi wewenang KPK untuk mengambil alih tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan," kata dia.

Menurut Petrus, kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak semata-mata karena ada titik lemah pada UU KPK. Namun, kata dia, juga pada persoalan kapasitas pimpinan KPK yang dianggap mudah diintervensi.

"Pimpinan KPK akhirnya melakukan praktik tebang pilih dan memilih jalan pintas untuk melakukan penindakan dengan cara OTT, yang bisa mendapatkan publikasi luas. Tetapi, OTT juga bisa diorder untuk target-target terntu," kata dia.

Selain itu, kata Petrus, KPK gagal melaksanakan tugasnya, karena tidak semua tugas, wewenang, dan kekuasaan besar (superbody) yang diberikan oleh UU diimplementasikan dengan baik. Dia mencontohkan, kewenangan koordinasi dan supervisi yang memungkinkan KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan dari Polri atau Kejaksaan.

"Namun KPK tidak pernah lakukan itu, juga KPK tidak pernah menghasilkan konsep tentang sistem pemberantasan korupsi yang lebih baik, sesuai tugasnya di bidang pengawasan," tutur dia.

Setelah revisi UU, kata Petrus, penampilan KPK akan berbeda karena adanya organ baru, yaitu dewan pengawas (dewas) dengan kekuasaan mengawasi dan ikut menentukan proses penindakan. Selain itu, KPK juga mempunyai kewenangan SP3, posisi KPK berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pegawai KPK adalah ASN, serta adanya tambahan asas, di mana pada setiap tindakan KPK harus tetap menjunjung tinggi HAM selain asas-asas lainnya.

"Munculnya organ baru dengan status hukum baru, di mana KPK menjadi lembaga yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, hal tersebut berimplikasi kepada hilangnya organ penasihat KPK dan pegawai KPK non-ASN. Perubahan struktur dan status hukum KPK ini diharapkan agar kedigdayaan KPK terus bertambah dan di sisi lai berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM serta asas-asas lainnya," jelas dia.

Dengan perubahan itu, lanjut Petrus, mestinya pada 17 Oktober 2019, KPK langsung mengumumkan siapa saja pegawai KPK yang tidak lagi memenuhi syarat bersamaan dengan dihilangkannya penasehat KPK. Namun, kata dia, hal ini tidak pernah diumumkan, termasuk penyidik KPK yang kehilangan status dan wewenang sebagai akibat berlakunya UU KPK baru.

Menurut dia, ada beberapa penyidik yang serta merta kehilangan legal standing untuk menjadi penyidik, tetapi diduga masih diberi peran menyidik. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 70C UU KPK hasil revisi.

"Karena itu, Firli cs bersama Dewas KPK nantinya harus mejernihkan persoalan ini, karena menyangkut hasil penyidikan yang kelak akan diuji dalam persidangan. Atau, jika perlu, dilakukan audit forensik guna memastikan seberapa banyak dan besar penyimpangan terjadi dan siapa saja korbannya," ujar dia.

Petrus juga menilai perlunya dewas bagi KPK membuktikan bahwa selama 17 tahun berjalannya, KPK nyaris tanpa kontrol memadai dengan independensinya. Menurut dia, potensi dan praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan KPK cukup dirasakan oleh masyarakat, khsusnya penyelenggara negara yang sering menjadi target tebang pilih dalam penindakan di KPK.

"Banyak sudah keluhan penyelenggara negara dan masyarakat soal praktik tebang pilih dalam penindakan oleh KPK, praktik kesewenang-wenangan dalam menjerat pelaku atau pelaku lain dengan menciptakan posisi offside bagi pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Bahkan, kata Petrus, terjadi pula kesewenangan untuk melepaskan pelaku lain dengan cara hanya menjadikannya sebagai saksi (tidak diikutsertakan sebagai pelaku turut serta. "Ada pula kabar soal tawar menawar penerapan pasal-pasal mana yang mau digunakan terhadap pelaku tertentu. Kita dengarkan juga jeritan mantan napi KPK, namun belum pernah dilakukan audit forensik. Inilah yang harus dilakukan oleh Firli cs dalam 100 hari pertama menjalankan tugasnya," tutu Petrus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wali Kota Serang Tegur ASN Tinggalkan Acara Pengajian

Dalam video Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mencegah sejumlah ASN yang hendak keluar gerbang.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Dua Inovasi Layanan Publik OPD Kota Tegal Raih Penghargaan

Dua inovasi layanan publik milik OPD Kota Tegal yakni Dinkes dan Disdukpencapil raih penghargaan di bidang pelayanan publik.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Indeks Kerukunan Beragama Naik

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019 mengalami kenaikan berdasarkan survei dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemag.

NASIONAL | 11 Desember 2019

BNN Sebut Medan Sebagai Gudang Narkoba di Indonesia

Deputi Bidang Pemberantasan BNN menyebut bahwa Kota Medan merupakan salah satu pusat gudangnya narkoba di Indonesia.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Tol Cisumdawu Terkendala Pembabasan Lahan

Saat ini progres pembangunan tol Cisumdawu untuk seksi 2 sudah mencapai 76 persen.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Jokowi Ingin Riset Lebih Terarah dan Saling Terkoneksi

Jokowi menyatakan agenda riset perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK

KPK berharap masa jeda tersebut dihitung setelah mantan koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pemkab Lima Puluh Kota Tetapkan Tujuh Hari Tanggap Darurat

Selama masa tanggap darurat 10-16 Desember 2019, penanganan korban menjadi prioritas.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pembebasan Lahan Akses Jembatan Musi IV Tertunda Dua Tahun

Pembebasan lahan akses menuju Jembatan Musi IV tertunda hingga dua tahun.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Siapkan Pemimpin, Kempora Gelar PKPRT di UNJ

Kegiatan yang menghadirkan pembicara dari KPAI dan Kempora ini dibuka Deputi bidang Pengembangan Pemuda Kempora Asrorun Ni'am Sholeh.

NASIONAL | 10 Desember 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS