Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BNPB Dorong Revisi Inpres Pengendalian Karhutla

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:08 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan adanya revisi Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk menyatukan komando agar dapat memaksimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa depan.

"Menyangkut permasalahan karhutla ini akan ada semacam revisi Inpres 11 Nomor 2015 di mana masih ada beberapa, katakanlah, sistem komando yang sangat banyak. Jadi usulan Pak Kepala (BNPB Doni Monardo) kemarin ada satu komando yaitu di bawah Menkopolhukam," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai ketika ditemui dalam seminar strategi pemulihan sosial ekonomi pasca-bencana di Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2019).

Rifai menyebut perihal Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang di dalamnya juga menjabarkan sistem komando dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Perubahan sistem komando yang diusulkan oleh Kepala BNPB itu akan membuat Menkopolhukam menjadi komandan dalam usaha mengendalikan karhutla di Indonesia, dengan yang berada di bawahnya akan mengurus permasalahan teknis.

Hal itu perlu dilakukan mengingat masifnya kerugian yang disebabkan oleh karhutla pada 2019. Bahkan, menurut Rifai, biaya penanganan karhutla tahun ini dapat mencapai sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menghabiskan Rp965 miliar.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam waktu Januari-September 2019 kebakaran hutan dan lahan terjadi di lahan seluas 857.000 hektare.

Sementara itu, laporan dari Bank Dunia menyebutkan karhulta yang terjadi pada musim kering mengakibatkan total kerusakan dan kerugian yang dialami oleh Indonesia mencapai 5,2 miliar dolar AS (sekitar Rp72 triliun) atau 0,5 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Untuk menghalangi kejadian yang sama terulang, BNPB mengusulkan agar tugas BNPB tidak hanya untuk pencegahan tapi juga penanggulangan, menurut Rifai. Pendekatan yang dilakukan bukan lagi berdasarkan sistem program dan proyek tapi akan dilakukan lintas sektor.

Tidak hanya itu, BNPB juga akan mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan membasahi lahan gambut serta melakukan pendekatan sosial ekonomi di daerah terdampak, menurut Sekretaris Utama BNPB Harmensyah, yang juga hadir dalam seminar tersebut.

Mengikuti arahan dari Kepala BNPB Doni Monardo, kata Harmensyah, BNPB akan melakukan usaha untuk mengembalikan sifat gambut yang basah dan berair. Untuk itu, rencananya BNPB akan menjadikan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan sebagai proyek percontohan dari kegiatan pemulihan setelah terjadi karhutla tersebut.

"Makanya kita jadikan suatu pilot project atas kunjungan kita ke Ogan Ilir waktu itu, dan ini bisa kita tularkan ke daerah lain. Kita lihat posisi di mana kita bisa mengisi kembali gambutnya dengan air," ujar Harmensyah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

Anggota DPR Dukung Usaha Pemerintah Berangus KKB Papua

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mendukung upaya pemerintah dalam memberangus KKB di Papua yang telah menyerang warga sipil hingga nakes.

NASIONAL | 23 September 2021

Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Polri: Kasusnya Sangat Kompleks

Teka-teki siapa pelaku pembunuh Tuti Suhartini (55) dan anaknya Amalia Mustika Ratu (23), di Subang, Jawa Barat, belum terpecahkan.

NASIONAL | 23 September 2021

LPEI Bantu Pemkab Samosir Percepat Herd Immunity

LPEI mendukung program vaksinasi yang sedang dijalankan Pemkab Samosir untuk mempercepat herd immunity.

NASIONAL | 23 September 2021

Setara Institute Nilai Pejabat Makin Alergi dengan Kritik dari Masyarakat

Setara Institute menilai para pejabat semakin alergi dengan kritik dari masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaporan yang dilakukan pejabat terhadap masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

Peserta Seleksi P3K Keluhkan Materi Sulit, Nadiem: Soal Disusun Guru

Mendikbudristek menyatakan, materi seleksi seleksi P3K Guru tahap I yang dikeluhkan sulit oleh peserta sebetulnya disusun oleh para guru

NASIONAL | 23 September 2021

Korban Mafia Tanah Kecewa Saat Salah Cegat Rombongan Presiden Jokowi

Unjuk rasa dan rencana mencegat rombongan Presiden Jokowi itu dilakukan Guru Besar IPB karena ingin ada kepastian terhadap kasus perampasan tanah miliknya.

NASIONAL | 23 September 2021

Satgas Harap PON Papua Tak Jadi Sumber Penularan Covid-19

Satgas berharap PON XX Papua tidak menjadi sumber penularan Covid-19, salah satunya adalah dengan memitigasi risiko penularan Covid-19

NASIONAL | 23 September 2021

Polisi Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang kasus penganiayaan itu.

NASIONAL | 23 September 2021

Effendi Simbolon Nilai Labelisasi Teroris yang Dilakukan Mahfud MD Keliru

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon menilai labelisasi teroris gerakan referendum Papua yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD hal yang keliru.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek-DPR Bersepakat Tunda Pengumuman Hasil Seleksi P3K Guru

Kemendikbudristek dan Komisi X bersepakat menunda pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru tahap I

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Dinkes Kota Tangerang Belum Temukan Kasus Covid-19 Saat PTM

Dinkes Kota Tangerang Belum Temukan Kasus Covid-19 Saat PTM

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings