Anggota Komisi III Minta Polisi Usut Dugaan Ijazah Palsu Bupati Buton Tengah

Anggota Komisi III Minta Polisi Usut Dugaan Ijazah Palsu Bupati Buton Tengah
Benny K Harman ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / JAS Rabu, 11 Desember 2019 | 18:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) agar mengusut dugaan ijazah palsu dari Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Samahuddin. Penggunaan ijazah palsu adalah melanggar hukum dan harus dikenakan hukuman.

“Aparat hukum dan lembaga terkait harus segera memproses temuan masyarakat soal ijazah illegal,” kata Benny di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Ia menegaskan penggunaan ijazah palsu sangat tidak patut bagi seorang pejabat. Tindakan seperti itu mencerminkan seseorang yang tidak jujur. “Harus diproses,” tegas Benny.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Penasihat Peradi, Djonggi Simorangkir menggemukakan penggunaan Ijazah palsu sebagai sebuah tindak pidana. Tindakan itu juga bentuk pembohongan publik untuk meraih jabatan tertentu.

“Tidak patut seorang bupati melakukan seperti itu. Polisi harus segera mengusutnya,” ujar Djonggi.

Sebelumnya, Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), periode 2017-2022 Samahuddin dilaporkan ke Polisi karena menggunakan ijazah ilegal dengan gelar Sarjana Ekonomi. Dia dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Buton Tengah di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Samahuddin dilaporkan ke Polda Sulsel karena diduga mendapatkan ijazah palsu di Makassar, Sulsel. Bupati Samahuddin terancam enam tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Dugaan ijazah ilegal ini pernah mencuat tiga tahun lalu, melalui gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buteng Mansur Amila MTP dan Saleh Ganiru. Mansur dan Saleh mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, terhadap Bupati Buteng terpilih Samahuddin.

Namun gugatan pasangan calon Bupati ini ditolak PTUN Kendari. Majelis hakim dalam putusan sela menilai bahwa gugatan sengketa pilkada bukan menjadi kompetensi PTUN Kendari. 



Sumber: Suara Pembaruan