BNPT: Jangan Lengah Meski Potensi Radikalisme Turun

BNPT: Jangan Lengah Meski Potensi Radikalisme Turun
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius membuka Rakornas Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dengan tema Harmonisasi Indonesia di Krakatau Ballroom Hotel Mercure Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Roy Barus )
Carlos Roy Fajarta / BW Selasa, 10 Desember 2019 | 21:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan untuk tidak lengah, meski potensi radikalisme dari hasil survei nasional yang dilakukan di 32 provinsi menunjukkan penurunan.

"Potensi radikalisme tahun 2019 secara nasional mencapai 38,43 pada skala 0-100," kata Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius saat rakornas Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dengan tema Harmonisasi Indonesia di Hotel Mercure Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2019).

Survei nasional dilakukan oleh BNPT 2019 tentang Internalisasi Kearifan Lokal dan Potensi Radikalisme di 32 Provinsi.

Dibandingkan pada 2017 yang mencapai angka 55,12, potensi radikalisme secara nasional mengalami penurunan sebesar 16,69 poin.

"Kesimpulannya, terjadi pergeseran dari kategori potensi sedang ke potensi rendah," kata mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri itu.

Meski demikian, ia menjelaskan, penurunan itu terjadi secara kuantitas, sementara secara kualitas dimungkinkan justru mengalami peningkatan.

"Jadi, biasa demikian. Daerah rawan kita patroli banyak-banyak, angka kuantitas akan menurun. Kalaupun ada, kualitasnya meningkat, nekat istilahnya. Ini hukum alam, kalaupun muncul berarti dengan segala risikonya," kata Suhardi.

Oleh karena itu, Suhardi menegaskan, upaya penanggulangan terorisme tidak boleh berkurang, apalagi mandek.

"Bukan berarti rendah, terus (lengah). Tidak boleh underestimate. Harus kita tetap laksanakan penanggulangan secara maksimum," katanya.

Survei tersebut dilaksanakan BNPT berkolaborasi dengan peneliti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Balitbang Kementerian Agama, dan berbagai stakeholder terkait.

Pengambilan sampel dalam riset itu menggunakan teknik multistage cluster random sampling dengan rumah tangga sebagai unit terkecil, dan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka kepada 15.360 responden di 32 provinsi pada April-Juli 2019.



Sumber: ANTARA