Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KAHMI Jatim Dorong Pemda Evaluasi Regulasi Penghambat Investasi

Senin, 9 Desember 2019 | 23:06 WIB
Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah menjelaskan definisi dan terminologi radikalisme kepada masyarakat secara jelas dan terukur agar tidak terjadi bias dan kesalahan dalam memberikan tafsir dan batasan-batasannya.

Jokowi Pangkas Regulasi dan Birokrasi Penghambat Investasi

Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Jatim, Bawon Adhi Yitoni, mengungkapkan, permintaan tersebut merupakan salah satu poin dari beberapa rekomendasi yang dilahirkan dalam Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) III Majelis Wilayah KAHMI Jatim periode 2016-2021 yang digelar pada 7-8 Desember 2019 di Hotel Ubud Cottages, Malang.

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Dardak, seluruh pengurus Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur dan Majelis Daerah KAHMI Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Rekomendasi selengkapnya dari Rakorwil III Majelis Wilayah KAHMI Jatim diantaranya adalah permintaan kepada pemerintah untuk lebih cermat dan hati-hati terhadap rencana reformasi sistem pendidikan nasional.

Anies Sebut KAHMI Jadi Contoh Investasi Human Capital

"Bagi KAHMI Jawa Timur, sistem pendidikan nasional harus berorientasi kepada terciptanya SDM unggul dalam intelektual dan spiritual,” kata Bawon dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12/2019).

Selain itu, lanjut Bawon, Majelis Wilayah KAHMI Jatim juga mendorong terbangunnya praktek demokrasi yang sehat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Untuk itu, partai politik (Parpol) dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah harus dilakukan secara lebih ketat dan mengedepankan aspek kualitas, kapasitas, kapablitas, kompetensi dan integritas, serta tidak melakukan politik transaksional.

KAHMI Jatim juga meminta kepada penyelenggara pemilu (KPUD dan Bawaslu) agar meningkatkan fungsi pengawasan penyelengaraan Pilkada secara lebih serius dan ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalisir praktek-praktek yang tidak sehat. Tidak mentoleransi tindakan-tindakan money politics yang menciderai sistem demokrasi dan penyelengara pemilu (KPU dan Bawaslu) tidak melakukan politik transaksional kepada calon kepala daerah.

"Kepada masyarakat secara umum diharapkan untuk memilih calon kepala daerah dengan tidak melakukan politik transaksional, tetapi lebih mendasarkan pilihan dengan mengedepankan integritas dan kompetensinya calon,” terang Bawon.

Sekretrataris Umum Majelis Wilayah KAHMI Jatim, Agus Mahfud Fauzi, menambahkan, Rakorwil III juga menyorot soal perkembangan ekonomi daerah dan menelorkan satu rekomendasi. Untuk mepercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah, KAHMI Jatim mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi atau peraturan daerah yang menghambat masuknya investasi ke daerah.

"Peraturan daerah tidak hanya berorientasi terhadap kemudahan proses perizinan saja, namun juga subtansi atau konten yang lebih ramah terhadap masuknya investasi ke daerah. Sedangkan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, KAHMI Jawa Timur berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah,” tegas Agus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kebutuhan Penyaring Air Minum Rumah Tangga Dinilai Mendesak

Banyak orang masih berpikir merebus sampai mendidih adalah cara terbaik untuk membunuh bakteri dalam air.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Abu Sayyaf Minta Tebusan, Mahfud: Masa Kalah Sama Perampok

Indonesia tidak akan mengikuti permintaan dari kelompok Abu Sayyaf yang meminta tebusan Rp 8,3 miliar untuk membebaskan tiga Warga Negara Indonesia (WNI).

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Jalani Uji Kompetensi

Workshop dan uji kompetensi diikuti 90 ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat provinsi atau pengadilan tingkat banding dari seluruh Indonesia.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Masinton: Ancaman Hukuman Mati Tidak Diatur dalam UU Tipikor

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai, dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak diatur tentang ancaman hukuman mati.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ini Dosa-dosa Ari Askhara di Mata Awak Kabin Garuda

Selama Ari Askhara memimpin, menurut Jacqueline, awak kabin Garuda merasa bekerja dengan penuh tekanan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap Optimalkan Anggaran Daerah

Pengelolaan anggaran pemerintahan berperan sangat signifikan sekaligus menjadi instrumen kebijakan multifungsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

BPPT Dorong Inovasi Anak Bangsa Bersaing di Kancah Global

Indeks inovasi global Indonesia di tahun 2018 berada di ranking 85, jauh di bawah Singapura ranking 5, Malaysia 35, Vietnam 45 dan Brunei 67.

NASIONAL | 9 Desember 2019

LIPI: Diaspora Harus Diburu Bukan Ditunggu

Apabila lembaga-lembaga hanya menunggu maka yang akan datang adalah pencari kerja dengan kemampuan yang tidak sesuai dengan yang dicari.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Kasus Narkoba, Zul Zivilia Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Zul dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman penjara seumur hidup karena dianggap mengedarkan narkoba jenis sabu.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Panggil Kapolri, KPK Harap Peneror Novel Segera Dibekuk

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengapresiasi langkah Jokowi.

NASIONAL | 9 Desember 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS