Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengadaan Barang dan Jasa Dominasi Perkara Korupsi yang Ditangani KPK

Senin, 9 Desember 2019 | 10:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, sektor pengadaan barang dan jasa mendominasi perkara korupsi yang ditangani Lembaga Antikorupsi selama ini. Korupsi di sektor ini telah merugikan keuangan negara.

"Lebih banyak di pengadaan barang dan jasa. Itu uang negara juga. Kalau yang lain-lain, penyuapan dan perbuatan curang," kata Saut saat menghadiri Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (8/12/2019) malam.

Untuk aktor atau pelaku korupsi, Saut mengungkapkan, kasus korupsi yang ditangani KPK sebagian besar melibatkan unsur swasta. Dikatakan, dari seribu orang yang dituntut KPK, sebagian besar berasal dari unsur legislatif dan swasta.

"Jadi kalau kita lihat, dari seribu orang yang sudah dituntut sampai sekarang itu 300 anggota DPR dan swasta. Dari sektor pemerintah itu dua kali swasta. Bisa 600. Latar belakangnya macam-macam," katanya.

Berdasarkan data KPK, dari tahun 2004 sampai dengan 2019 terdapat 1.007 perkara korupsi yang ditangani KPK. Dari jumlah tersebut, 205 perkara korupsi di antaranya merupakan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan perkara penyuapan yang mencapai 661 perkara. Namun, banyak perkara suap yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

"Dari sejumlah kasus suap yang ditangani, cukup banyak yang terkait fee proyek. Jadi meskipun bukan spesifik kasus pengadaan, namun masih terkait dengan pengadaan. Seperti suap untuk memenangkan pengadaan tertentu, mengatur anggaran pengadaan dan lainnya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengungkapkan potensi korupsi di pengadaan yaitu sebesar 30 persen dari nilai pengadaan yang per tahunnya mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.

Menurutnya, korupsi di sektor pengadaan tak hanya terjadi saat proses pengadaan berlangsung. Lebih dari itu, korupsi saat ini terjadi dari awal perencanaan pengadaan.

"Sekarang (korupsi) tidak hanya dalam pelaksanaan pengadaan. Dari awal perencanaan, sudah merencanakan ini lho yang bisa dikorupsi," kata Roni DS, sapaan Roni Dwi Susanto saat membuka Datathon 2019 dan Launching Opentender 3.0 dengan tema "Membuka Data, Mencegah Korupsi di Pengadaan", di Kantor LKPP, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sipil untuk mengolah data pengadaan masih rendah. Berdasarkan rilis Dataversity.net, hanya 0,5 persen dari seluruh data yang telah dianalisis. Untuk itu, Roni mendorong publik untuk berpartisipasi aktif mengawal proses pengadaan. Salah satunya dengan menggelar Datathon 2019.

Melalui kegiatan ini, Roni berharap masyarakat dapat berperan aktif mengawal proses pengadaan dengan menganalisa data pengadaan agar dapat mendukung tercapainya tujuan pengadaan, yaitu best value for money. Datathon 2019 diadakan oleh LKPP bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Deeptech.id.

Peserta Datathon 2019 terdiri dari penggiat IT, komunitas data science, pelaku pengadaan, dan mahasiswa.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi: Sekecil Apa pun Tetap Korupsi

“Sekali lagi, pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas, berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran sejak dini harus kita mulai."

NASIONAL | 9 Desember 2019

Didampingi Menkumham, Jokowi Hadiri Pentas #PrestasiTanpaKorupsi

Pemerintah mendorong mendorong penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ajang PRURide di Yogyakarta Kembalikan Citra "Kota Sepeda"

847 peserta profesional dan hampir 3.000 peserta mengikuti ajang Funride tersebut.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jokowi Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57 Bukan di KPK

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan undangan kepada Jokowi untuk menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia telah disampaikan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Hujan dan Angin Kencang Landa Wilayah DIY

Kepala BPBD DIY Biwara Yuswantana menjelaskan secara umum, dampak hujan dan angin kencang di wilayah Kota Yogya, hanya pohon tumbang.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pemekaran Papua Selatan Mendesak untuk Dekatkan Pelayanan ke Masyarakat

Papua Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi provinsi baru yang diberi nama Provinsi Papua Selatan sudah dilakukan tahun 2001.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pimpinan KPK Tegaskan Pedang Pemberantasan Korupsi di Tangan Presiden

"Kalau mau berubah, 2045 dengan Indeks Persepsi Korupsi 50 atau 60, kita harus mulai dari sekarang," kata Saut Situmorang.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pensiunan ASN, Petahana, Dosen, Purnawirawan, dan Advokat Ramaikan Bursa Pendaftaran

Henry Indraguna, advokat dari Jakarta mengaku sudah mendaftar ke DPP.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ini Pesan Saut Situmorang untuk Pimpinan Baru KPK

Kemampuan KPK saat ini hanya mampu menangani sekitar 200 perkara setiap tahun, sementara laporan yang masuk mencapai ribuan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Semua Ormas Wajib Taat UUD 1945 dan Pancasila

Pemerintah harus tetap hati-hati saat membuat keputusan memberi izin atau menolak permohonan dari ormas tertentu.

NASIONAL | 8 Desember 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS